DPRD Kota Bandung Dorong Mitigasi Bencana dan Pembentukan BPBD

KOTA BANDUNG (METRUM) – Memasuki puncak musim hujan, risiko bencana di Kota Bandung semakin meningkat. Untuk menghadapi tantangan ini, DPRD Kota Bandung meminta Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Diskar PB) terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak.

Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung, H. Andri Rusmana, menekankan bahwa mitigasi bencana merupakan tanggung jawab pemerintah dalam mengurangi risiko sebelum dan sesudah bencana terjadi. Ia menegaskan bahwa petunjuk pelaksanaan yang jelas diperlukan agar anggaran dapat disusun dengan tepat dan sesuai kebutuhan.

“Dengan perencanaan yang matang, anggaran bisa dihitung secara akurat sehingga tidak terjadi kekurangan atau kelebihan,” ujarnya dalam talkshow yang digelar oleh Radio Sonata dan PR FM pada Rabu, 5 Maret 2025.

Andri juga menyoroti pentingnya koordinasi antara pemerintah kota, pemangku kepentingan, komunitas, dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

“Kolaborasi antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat harus terus diperkuat. Kami selalu siap menampung aspirasi warga dan menindaklanjuti keluhan terkait kondisi di lapangan bersama Diskar PB serta Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM),” tambahnya.

Salah satu persoalan utama yang menjadi perhatian adalah belum tersedianya masterplan sistem drainase di Kota Bandung.

“Hingga saat ini, kita belum memiliki perencanaan menyeluruh terkait aliran air dari selokan kecil hingga sungai besar. Ini harus segera dituntaskan,” tegas Andri.

DPRD juga mendukung percepatan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandung, yang saat ini tinggal menunggu pengesahan.

“Kami berharap pertengahan tahun ini BPBD sudah bisa beroperasi,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Penanggulangan Bencana dan Kesiapsiagaan Diskar PB Kota Bandung, Dian Rudianto, mengungkapkan bahwa sejak Januari hingga 5 Maret 2025, sudah terjadi sembilan kejadian banjir di berbagai titik, termasuk di Komplek Adipura, Rancasari, Andir, dan Derwati.

“Intensitas hujan yang tinggi membuat beberapa kolam retensi tidak mampu menampung air,” jelasnya.

Dian menambahkan bahwa banjir di Kota Bandung merupakan bagian dari siklus puncak musim hujan dan termasuk dalam kategori bencana hidrometeorologi. Oleh karena itu, mitigasi bencana harus dilakukan secara kolektif oleh pemerintah, masyarakat, dan berbagai lembaga terkait.

“Kami terus berkoordinasi dengan relawan, komunitas, hingga BMKG untuk memastikan langkah-langkah mitigasi berjalan optimal,” ujarnya.

Selain itu, upaya sosialisasi kepada masyarakat juga terus dilakukan melalui program Mapag Hujan, yang melibatkan pembersihan saluran air dan sungai serta penanaman pohon di daerah hulu sebagai langkah pencegahan.

Dian menegaskan bahwa meskipun Kota Bandung belum memiliki BPBD, bukan berarti tidak ada sistem penanggulangan bencana. Namun, koordinasi antarperangkat daerah masih perlu diperkuat.

“Saat ini, pengelolaan bencana tersebar di beberapa dinas. Jika BPBD terbentuk, fungsi koordinasi, komando, dan pelaksanaan penanggulangan bencana akan lebih efektif,” pungkasnya. (M1)***

komentar