METRUM
Jelajah Komunitas

DPRD Kota Bandung Minta Evaluasi LKPJ Berdampak Nyata bagi Warga, Bukan Hanya Administratif

KOTA BANDUNG (METRUM) – DPRD Kota Bandung menegaskan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2025 tidak boleh berhenti sebatas formalitas administratif. Evaluasi tersebut diminta menjadi pijakan nyata dalam menyusun arah pembangunan Kota Bandung yang lebih terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) 15 DPRD Kota Bandung, Aan Andi Purnama menekankan, pembahasan LKPJ harus menghasilkan rekomendasi strategis yang dapat dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.

Menurut Aan, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari tingginya serapan anggaran atau capaian administratif semata. Yang paling penting, program pemerintah harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Pembangunan jangan hanya terlihat baik di atas kertas. Tapi harus terasa langsung dalam kehidupan sehari-hari warga,” ujarnya.

Aan juga mengingatkan pemerintah daerah untuk mulai mengantisipasi tantangan fiskal ke depan, terutama potensi menurunnya transfer anggaran dari pemerintah pusat. Karena itu, Pemkot Bandung didorong lebih kreatif dalam menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ia menilai masih banyak sektor yang berpotensi mendongkrak PAD, mulai dari retribusi parkir, sektor pariwisata, hingga usaha kuliner dan restoran yang selama ini menjadi salah satu kekuatan ekonomi Kota Bandung.

Namun demikian, peningkatan pendapatan daerah tetap harus dibarengi efisiensi anggaran tanpa membebani masyarakat.

“Inovasi pendapatan daerah penting, tetapi jangan sampai justru memberatkan warga,” katanya.

Selain persoalan PAD, Aan turut menyoroti pentingnya optimalisasi aset daerah serta penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurutnya, BUMD harus lebih adaptif membaca peluang bisnis dan mampu menjawab tantangan yang terus berkembang.

“BUMD harus bisa melihat potensi dan menentukan langkah strategis agar kontribusinya terhadap daerah lebih besar,” tuturnya.

BACA JUGA:  Satpol PP Bandung Tindak Usaha Hiburan yang Buka saat Malam Hari Besar Keagamaan

Dalam pembahasan LKPJ tersebut, DPRD juga memberi perhatian serius terhadap sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga penataan permukiman.

Di sektor pendidikan, Aan menilai pemerataan akses pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan. Ia mendorong percepatan pembangunan ruang kelas dan sekolah baru di wilayah yang masih kekurangan fasilitas pendidikan.

“Masih ada anak yang belum mendapatkan akses pendidikan optimal. Ini harus menjadi prioritas,” ucapnya.

Sementara di bidang kesehatan, Aan menekankan pentingnya penguatan layanan promotif dan preventif melalui optimalisasi peran puskesmas. Menurutnya, pelayanan kesehatan tidak bisa terus bertumpu pada aspek pengobatan karena akan berdampak pada tingginya pembiayaan kesehatan daerah.

“Pencegahan harus diperkuat. Puskesmas perlu lebih aktif melakukan edukasi kesehatan kepada masyarakat,” katanya.

Ia juga mendorong percepatan integrasi digitalisasi layanan kesehatan, termasuk sinkronisasi rekam medis antara puskesmas dan rumah sakit agar pelayanan menjadi lebih cepat dan efisien. Validasi data penerima bantuan BPJS pun dinilai penting agar subsidi kesehatan lebih tepat sasaran.

Di sektor infrastruktur, persoalan banjir dan tata kota menjadi sorotan utama. Aan menilai penanganan banjir harus dilakukan secara terukur dan berbasis data. Ia menyebut konsep pembangunan berkelanjutan seperti sponge city dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi genangan di kawasan rawan banjir.

Selain itu, penataan kabel udara dan optimalisasi ruang terbuka hijau dinilai penting untuk mendukung wajah Kota Bandung yang lebih tertata dan nyaman.

Aan memastikan seluruh hasil pembahasan pansus akan dirumuskan menjadi rekomendasi yang lebih tajam, aplikatif, dan terukur agar dapat diakomodasi dalam RKPD Tahun 2027.

“Jangan sampai rekomendasi yang sudah disusun serius hanya menjadi dokumen administratif. Hasil evaluasi ini harus menjadi dasar perbaikan pembangunan Kota Bandung ke depan,” pungkasnya. (M1)***

BACA JUGA:  Pansus 11 DPRD Kota Bandung: Grand Design Kependudukan Harus Jadi Peta Jalan, Bukan Sekadar Kumpulan Data

komentar

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.