Farhan: Penanganan Sanitasi, Air Bersih, dan Sampah Dimulai dari RW

KOTA BANDUNG (METRUM) – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan bahwa pembangunan kota harus berangkat dari penyelesaian persoalan paling mendasar di tingkat lingkungan warga. Hal itu ia sampaikan saat menghadiri kegiatan Siskamling Siaga Bencana ke-72 di Kelurahan Lebak Siliwangi, Kecamatan Coblong, Kota Bandung pada Senin, 12 Januari 2026.

Menurut Farhan, berbagai persoalan perkotaan yang tampak kompleks sejatinya berakar dari kondisi di tingkat RW. Jika persoalan sanitasi, air bersih, dan pengelolaan sampah dapat ditangani dengan baik di lingkungan warga, maka kualitas kesehatan kota secara keseluruhan akan meningkat.

“Masalah kota kelihatannya besar, padahal akarnya ada di RW. Kalau sanitasi, air, dan sampahnya beres di tingkat RW, kota pasti jauh lebih sehat,” ujar Farhan.

Sementara itu, Lurah Lebak Siliwangi, Budi Rukmana, menyampaikan bahwa secara umum kondisi wilayahnya relatif aman dan kondusif. Sejumlah kejadian seperti kebakaran, abrasi Sungai Cikapundung, longsor, hingga pohon tumbang telah ditangani dengan cepat oleh dinas terkait.

Meski demikian, masih terdapat potensi kerawanan, khususnya di RW 8. Ancaman tersebut meliputi keberadaan pohon berukuran besar yang rawan tumbang serta kawasan bantaran sungai yang membutuhkan pengawasan lebih intensif.

Menanggapi hal tersebut, Farhan memastikan akan dilakukan pengecekan langsung ke lapangan guna memastikan penanganan yang tepat.

“Hari ini kita turun langsung ke RW 8. Kita lihat kondisi pohon, sanitasi, dan aliran sungainya. Besok langsung kita evaluasi,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Farhan juga mengapresiasi pemanfaatan “Program Prakarsa RW” di Kelurahan Lebak Siliwangi yang telah digunakan untuk pembangunan fasilitas publik. Namun, ia mengingatkan agar perencanaan anggaran dilakukan secara konsisten sejak awal dan tidak diubah di tengah pelaksanaan.

“Kalau perencanaannya A, pelaksanaannya juga harus A. Ini penting untuk menjaga akuntabilitas dan menghindari persoalan administrasi,” ujarnya.

Farhan turut menyoroti capaian Kota Bandung dalam menyusun basis data wilayah hingga tingkat RW melalui Layanan Catatan Informasi RW (LaciRW), yang saat ini sedang diverifikasi bersama Badan Pusat Statistik (BPS). Dengan 1.597 RW dan sekitar 9.600 RT yang telah terdata, Bandung menjadi kota pertama di Indonesia yang memiliki basis data kewilayahan secara lengkap.

“Dengan data ini, kebijakan tidak lagi berbasis asumsi, tetapi benar-benar sesuai dengan kebutuhan setiap wilayah,” kata Farhan.

Selain itu, ia juga menaruh perhatian serius terhadap masih adanya rumah warga yang belum memiliki septic tank. Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat, terutama ibu hamil dan balita.

“Sanitasi yang buruk hampir pasti menyebabkan diare dan berkontribusi terhadap stunting. Ini tidak boleh ditunda,” tegasnya.

Terkait penyediaan air bersih, Farhan mengakui PDAM masih menghadapi tantangan besar, mulai dari keterbatasan sumber air baku hingga tingginya tingkat kebocoran jaringan pipa.

“Ini persoalan infrastruktur besar. PDAM sudah bekerja keras, tapi memang dibutuhkan investasi dan perbaikan berkelanjutan,” ujarnya.

Farhan juga menegaskan bahwa dana Prakarsa RW tidak dapat digunakan untuk pembayaran honor petugas karena sepenuhnya dialokasikan untuk program kegiatan. Penataan honor akan diatur melalui mekanisme kelurahan dan kecamatan.

Sementara itu, untuk Posyandu, Pemerintah Kota Bandung tengah menyiapkan restrukturisasi sesuai regulasi terbaru dengan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang akan mulai masuk dalam perencanaan tahun 2027.

“Kalau Prakarsa RW dijalankan dengan tertib dan pelaporannya baik, anggarannya akan kita tingkatkan. Tapi disiplin administrasi itu wajib,” pungkasnya. (M1)***

komentar