Farhan Tekankan Sinergi OPD dalam Penataan PKL dan Pasar di Kota Bandung

KOTA BANDUNG (METRUM) – Penataan pedagang kaki lima (PKL) dan pasar rakyat menjadi salah satu prioritas Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan. Ia menilai persoalan PKL dan pasar sebagai persoalan klasik perkotaan yang akan terus berulang apabila tidak ditangani secara serius melalui perencanaan yang matang dan pendekatan terpadu.

Pejabat Pemerintah Kota Bandung Farhan menegaskan bahwa keberadaan pedagang kaki lima (PKL) dan pasar rakyat tidak boleh dipandang sebelah mata karena berkaitan langsung dengan denyut ekonomi masyarakat serta ketertiban dan citra Kota Bandung. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan arahan pada apel pagi Pemerintah Kota Bandung, Senin (26/1/2026).

Farhan menyoroti pentingnya sinergi lintas perangkat daerah, khususnya antara Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Menurutnya, ketiga perangkat daerah tersebut harus berperan sebagai satu kesatuan strategis dalam menata dan membina aktivitas ekonomi masyarakat.

Ia menilai kolaborasi tersebut sebagai fondasi utama agar kebijakan penataan PKL dan pasar berjalan seimbang, tidak parsial, serta mampu menjawab kebutuhan pelaku usaha kecil.

“Penataan tidak bisa dilakukan secara terpisah-pisah. Harus adil, tertib, dan tetap memberi ruang bagi tumbuhnya ekonomi kerakyatan,” tegas Farhan.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa upaya penataan tidak semata-mata berfokus pada penertiban, melainkan harus diiringi solusi jangka panjang, seperti penyediaan lokasi usaha yang representatif serta pendampingan berkelanjutan bagi pelaku UMKM. (M1)***

komentar