Krisis Sampah, Pemkot Bandung Percepat Peluncuran Program Gaslah di Tingkat RW

KOTA BANDUNG (METRUM) – Pemerintah Kota Bandung secara resmi meluncurkan program Petugas Pemilah dan Pengolah Sampah (Gaslah) di kawasan Alun-Alun Ujungberung, Senin (26/1/2026).

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyatakan peluncuran program Gaslah dipercepat menyusul kondisi darurat pengelolaan sampah di Kota Bandung. Kebijakan tersebut diambil sebagai respons atas krisis penanganan sampah pascapelarangan penggunaan insinerator.

Farhan menjelaskan, Pemerintah Kota Bandung kini memusatkan perhatian pada pengelolaan sampah sejak dari sumbernya, yaitu rumah tangga dan lingkungan RW. Program Gaslah pun diluncurkan untuk memperkuat upaya tersebut.

“Pagi ini Gaslah resmi kita luncurkan. Pelaksanaannya memang dipercepat karena kondisi pengelolaan sampah sedang krisis. Setelah insinerator tidak lagi digunakan, Gaslah menjadi langkah responsif yang kami ambil,” ujar Farhan.

Melalui program ini, Pemkot Bandung merekrut sebanyak 1.596 petugas Gaslah dengan skema satu petugas untuk setiap RW. Para petugas bertugas memastikan sampah rumah tangga telah dipilah antara organik dan non-organik sejak dari sumbernya.

Setiap pagi, petugas Gaslah akan mendatangi rumah warga untuk memastikan proses pemilahan berjalan dengan baik. Sampah organik yang terkumpul kemudian diangkut dan diolah di titik-titik pengolahan yang telah disiapkan di tingkat kelurahan.

Farhan mengungkapkan, hingga saat ini sekitar 900 petugas Gaslah telah direkrut, sementara sekitar 300 petugas lainnya masih dalam proses seleksi. Dari lebih dari 1.600 pendaftar, sekitar 400 peserta dinyatakan gugur, menunjukkan ketatnya proses seleksi.

Ia menekankan peran strategis kelurahan dalam keberhasilan program Gaslah. Setiap kelurahan ditargetkan mampu mengolah sedikitnya 25 kilogram sampah organik per hari. Dengan rata-rata satu kelurahan memiliki sekitar 10 RW, kapasitas pengolahan ditargetkan mencapai 250 kilogram per hari.

“Tugas besar ada di tangan para lurah untuk memastikan tersedianya lokasi pengolahan sampah organik di setiap kelurahan,” kata Farhan.

Sementara itu, sampah non-organik yang telah dipilah akan diangkut oleh petugas pengangkut sampah. Penataan Tempat Penampungan Sementara (TPS) di tingkat kecamatan juga menjadi perhatian agar proses pengangkutan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dapat berjalan lebih tertib.

Farhan juga mengungkapkan kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti yang saat ini berada pada status sangat kritis. Peringatan tersebut disampaikan langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Gaslah bukan sekadar soal pengangkutan sampah, tetapi juga bagian dari edukasi agar persoalan sampah bisa diselesaikan di tingkat RW,” tegasnya.

Dari sisi anggaran, setiap petugas Gaslah menerima honor sebesar Rp1.250.000 per bulan. Total anggaran yang dialokasikan Pemkot Bandung untuk program ini mencapai sekitar Rp27 miliar per tahun.

Sampah organik yang diolah nantinya akan dimanfaatkan menjadi berbagai produk, seperti kompos dan maggot. Hasil pengolahan tersebut diharapkan dapat mendukung program kewilayahan, termasuk penguatan ketahanan pangan di tingkat kelurahan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, Darto, menambahkan bahwa Gaslah bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilah sampah, menyediakan layanan pengumpulan dan pengolahan sampah organik secara berkelanjutan, mengurangi volume sampah yang masuk ke TPS dan TPA, serta memperkuat kawasan bebas sampah.

Saat ini, Kota Bandung menghasilkan sekitar 1.500 ton sampah per hari, dengan 30 hingga 40 persen di antaranya merupakan sampah organik. Tanpa pengelolaan dari sumbernya, sampah organik berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan yang serius.

“Petugas Gaslah menjadi garda terdepan pengelolaan sampah di tingkat RW,” ujarnya. (M1)***

komentar