METRUM
Jelajah Komunitas

Indonesia Menolak Dijadikan Pangkalan Logistik Militer China

Pemerintah Indonesia tidak mau wilayah Indonesia dijadikan pangkalan atau fasilitas militer bagi negara manapun, termasuk China.  Hal tersebut ditegaskan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

JAKARTA – Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam jumpa pers secara virtual, Jumat (4/9/2020), dilansir dari VOA, menegaskan pemerintah Indonesia menolak wilayahnya dijadikan pangkalan atau fasilitas militer bagi negara manapun, termasuk China.

“Secara tegas saya ingin menekankan bahwa sesuai dengan garis dan prinsip politik luar negeri Indonesia, maka wilayah Indonesia tidak dapat dan tidak akan dijadikan basis atau pangkalan, maupun fasilitas militer bagi negara mana pun,” kata Menteri Retno.

Menteri Retno menanggapi laporan Departemen PertahananAmerika Serikat (Pentagon) mengenai pembangunan militer China 2020. Dalam laporan tersebut, Pentagon mengungkapkan China tidak hanya sedang memodernisasi kekuatan militernya. Namun juga mempertimbangkan secara kuat lokasi bagi fasilitas logistik militernya di Myanmar, Thailand, Singapura, Indonesia, Pakistan, Sri Lanka, Uni Emirat Arab, Kenya, Seychelles, Tanzania, Angola, dan Tajikistan.

Menurut Teuku Rezasyah, pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Paramadina, laporan Petangon itu tidak tepat untuk Indonesia. Pasalnya, Indonesia adalah negara yang sangat konsisten dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif dan Indonesia selalu menolak mengikatkan diri ke dalam aliansi dengan negara mana pun.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam jumpa pers secara virtual, Jumat (4/9). (Foto: Courtesy/Kementerian Luar Negeri)
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam jumpa pers secara virtual, Jumat (4/9) (Foto: Courtesy/Kementerian Luar Negeri).*

“Dan konsekuensi daripada penolakan untuk memiliki aliansi dengan negara mana pun adalah kita menolak berdirinya pangkalan militer asing di Indonesia. Sejak Indonesia merdeka, kita tidak pernah mengizinkan asing memiliki pangkalan di Indonesia. Entah itu pangkalannya dioperasikan secara mandiri atau dioperasikan bersama Indonesia,” ujar Rezasyah.

Rezaysah menilai penolakan pemerintah Indonesia seperti yang disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Jumat (4/9), adalah tindakan tepat sekaligus mempertegas posisi Indonesia sejak kemerdekaannya.

Presiden Indonesia Joko Widodo mengunjungi pangkalan militer di Natuna, dekat Laut Cina Selatan, Indonesia, 8 Januari 2020. (Foto: Reuters)
Presiden Indonesia Joko Widodo mengunjungi pangkalan militer di Natuna, dekat Laut Cina Selatan, Indonesia, 8 Januari 2020 (Foto: Reuters).*

Rezasyah meminta pemerintah untuk bersikap kalau China semakin agresif, reaktif, dan kasar di Laut Cina Selatan. Dia menyarankan Indonesia bisa melakukan strategi semi aliansi dengan negara-negara lain untuk menghadapi China terkait konflik di Laut Cina Selatan.

Karena itu, Indonesia harus mulai mempersiapkan strategi jika konflik di Laut Cina Selatan terus meruncing karena dampaknya juga dirasakan oleh Indonesia.Misalnya terjadi pelanggaran di Laut Natuna Utara, pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Zona Perdamaian dan kebebasan di Asia Tenggara.

Rezasyah menekankan sebenarnya Amerika Serikat juga harus memahami untuk memberi kepercayaan kepada Indonesia untuk membangun postur pertahanan udaranya secara lebih baik, yakni dengan carmengizinkan Indonesia memiliki skuadron Sukhoi Su-35 dari Rusia dan juga perangkat militer asal Amerika. (M1-VOA/fw/ft)***

komentar

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.

%d blogger menyukai ini: