KDS Sentil Soal Karut-Marut Lahan Pertanian ke DPR RI: Kami Butuh Kepastian Pembangunan!

KABUPATEN BANDUNG (METRUM) – Bupati Bandung Dadang Supriatna (KDS) mendesak adanya sinkronisasi yang tegas antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah terkait penataan lahan pertanian serta tata ruang. Desakan tersebut disampaikan KDS saat menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI mengenai Permasalahan Pertanahan dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di Ruang Rapat Bupati Bandung, Rabu (23/9/2026).

KDS mengungkapkan bahwa Pemkab Bandung masih kelimpungan menyesuaikan penetapan data LSD dari pusat dengan kondisi rill di lapangan. Pasalnya, ditemukan sejumlah lahan yang masuk dalam pemetaan LSD padahal sudah mengantongi perizinan pembangunan sebelumnya.

Guna mengurai benang kusut tersebut, Pemkab Bandung langsung menyisir ulang data lapangan untuk dikoordinasikan kembali dengan kementerian terkait.

“Untuk itu, Pemkab Bandung melakukan inventarisasi dan koordinasi agar data LSD dapat sesuai dengan kondisi faktual di lapangan serta dapat segera dilakukan pemutakhiran oleh Kementerian ATR/BPN,” kata KDS.

Lebih lanjut, KDS menegaskan persoalan tumpang tindih ini berdampak langsung pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang penyusunannya memakan waktu panjang. Perubahan kebijakan pusat yang acap kali mendadak dinilai menyulitkan daerah karena harus berulang kali merombak dokumen tata ruang.

KDS meminta adanya regulasi dan mekanisme yang rinci dari pusat agar iklim investasi dan pembangunan di daerah tidak terhambat aturan yang saling bentrok.

“Kami membutuhkan kepastian untuk pembangunan,” tegas KDS. (M1)***

komentar