KDS Waspadai 1.950 Hektare Sawah Terancam Kering, Perintahkan Normalisasi Irigasi dan Pompanisasi

KABUPATEN BANDUNG (METRUM) – Ancaman kekeringan mulai membayangi lahan pertanian di Kabupaten Bandung. Dari total 27.800 hektare Lahan Baku Sawah (LBS), sekitar 1.950 hektare berada dalam kondisi waspada hingga berpotensi terdampak kekeringan saat musim kemarau.

Bupati Bandung Dadang Supriatna atau KDS tak ingin kondisi tersebut berkembang menjadi ancaman serius terhadap produksi pangan. Ia meminta jajaran pemerintah daerah bergerak cepat dengan memperkuat normalisasi daerah irigasi (DI) dan mengoptimalkan pompanisasi untuk memastikan pasokan air ke lahan pertanian tetap tersedia.

Instruksi tersebut disampaikan KDS saat memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) di Desa Sukamulya, Kecamatan Kutawaringin, Jumat (21/8/2026).

“Sisa waktu yang ada harus dimanfaatkan secepat mungkin. Saya minta Dinas PU dan Dinas Pertanian segera berkoordinasi dengan BBWS untuk pelaksanaan normalisasi DI dan skema pompanisasi. Potensi puluhan ribu hektare lahan sawah ini harus kita selamatkan agar produksi pangan tetap terjaga,” ujar KDS.

Menurutnya, penanganan kekeringan tidak bisa dilakukan dengan menunggu kondisi semakin parah. Dinas Pertanian bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) diminta segera memetakan kebutuhan air sekaligus mengidentifikasi saluran irigasi yang membutuhkan normalisasi.

Pemkab Bandung juga akan memperkuat koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Kementerian Pertanian, terutama dalam mengupayakan dukungan anggaran untuk mempercepat penanganan infrastruktur irigasi.

Bagi KDS, menjaga aliran air ke lahan sawah bukan hanya persoalan pertanian, tetapi berkaitan langsung dengan ketahanan pangan daerah. Jika pasokan air terganggu, produktivitas pertanian dan keberlanjutan produksi pangan ikut terancam.

Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah tidak bekerja sendiri-sendiri. KDS menekankan pentingnya disiplin, evaluasi kinerja, koordinasi lintas OPD, serta respons cepat menghadapi dampak musim kemarau.

“Jangan ada ego sektoral. Kita harus membangun komunikasi dan koordinasi yang baik, karena keberhasilan pemerintah daerah bukan keberhasilan satu OPD saja, tetapi keberhasilan bersama,” tegasnya.

KDS Soroti Kinerja Aparatur

Selain persoalan pertanian, KDS meminta para kepala OPD dan jajaran pimpinan memperkuat evaluasi kedisiplinan serta kinerja aparatur. Pembinaan internal dan peningkatan kapasitas dinilai penting agar kualitas pelayanan publik terus meningkat.

Ia juga menyoroti komitmen Pemkab Bandung terhadap kesejahteraan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk perjuangan pengalihan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.

Menurut KDS, kebijakan tersebut harus diikuti dengan peningkatan tanggung jawab dan kualitas kerja aparatur.

“Perjuangan alih status dari P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu alhamdulillah diakomodasi. Namun saya tekankan, peningkatan status ini harus diimbangi dengan integritas, kepedulian terhadap pemerintah daerah, serta peningkatan fokus pada kinerja pelayanan masyarakat,” katanya.

KDS berharap peningkatan status kepegawaian tidak berhenti pada perubahan administrasi. Sebaliknya, hal itu harus menjadi pemicu bagi aparatur untuk bekerja lebih profesional dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Ia pun meminta seluruh jajaran perangkat daerah, BUMD, hingga pemerintahan di tingkat kecamatan menjaga soliditas, memperkuat komunikasi berjenjang dan menghilangkan sekat antarlembaga.

“Yang paling penting adalah kekompakan. Kita harus satu visi, satu langkah, dan terus memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Kabupaten Bandung,” pungkasnya. (M1)***

komentar