Masuk Fase Akhir, Pansus LKPJ DPRD Kota Bandung Bidik Rekomendasi Rampung 11 Mei 2026

KOTA BANDUNG (METRUM) – Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kota Bandung menyebut proses pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah telah memasuki fase krusial. Hingga saat ini, progres pendalaman diklaim sudah mencapai 75 persen dan tinggal menuntaskan tahap akhir sebelum rekomendasi disusun.

Ketua Pansus, H. Rizal Khairul, mengungkapkan pembahasan kini difokuskan pada pendalaman substansi, terutama pada misi pembangunan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

“LKPJ ini masih dalam tahap pendalaman, tetapi sudah masuk proses akhir untuk penyusunan rekomendasi. Progresnya kurang lebih sudah 75 persen, tinggal finalisasi sekitar 25 persen lagi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pola pembahasan kali ini dilakukan lebih dinamis dengan melibatkan dialog langsung bersama organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menggali arah kebijakan yang lebih tajam.

“Hari ini kita fokus pada misi satu, yang berkaitan dengan peningkatan kualitas manusia. Pembahasan dilakukan secara dialog interaktif untuk memperdalam arah kebijakan ke depan yang akan menjadi dasar RKPD,” katanya.

Pendalaman tersebut melibatkan sejumlah OPD strategis, mulai dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, hingga instansi yang menangani perlindungan perempuan dan anak. Pansus mendorong agar pelayanan dasar di sektor-sektor tersebut dapat berjalan optimal dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

“Misalnya dari Dinas Pendidikan, kita dorong agar layanan pendidikan benar-benar maksimal, jangan sampai masih ada masyarakat yang tidak mengakses pendidikan. Dari Dinas Kesehatan juga bagaimana pelayanan kesehatan bisa optimal,” ucapnya.

Selain itu, isu kependudukan, program keluarga berencana, penanganan stunting, hingga peran DP3A juga menjadi bagian penting dalam pembahasan karena dinilai berpengaruh langsung terhadap kualitas SDM.

Namun demikian, pansus masih menemukan sejumlah kekurangan dalam pelaksanaan program sebelumnya. Salah satu yang disorot adalah belum meratanya layanan puskesmas 24 jam di seluruh kecamatan.

“Masih ada kekurangan, misalnya puskesmas 24 jam yang belum merata di 30 kecamatan. Ini menjadi catatan penting dalam peningkatan kualitas layanan kesehatan,” tegas Rizal.

Tak hanya itu, persoalan integrasi sistem perencanaan dan pelaporan juga menjadi perhatian. Pansus menilai masih ada ketidaksinkronan antara RPJMD dan RKPD yang berpotensi menghambat efektivitas program.

“Kami melihat masih ada persoalan dalam pola pelaporan dan integrasi sistem. Ada perbedaan persepsi antara RPJMD dan RKPD, padahal fokusnya harus jelas agar program berjalan efektif,” ungkapnya.

Ia memastikan, seluruh hasil pembahasan akan dirumuskan menjadi rekomendasi strategis yang akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun program pembangunan ke depan.

“Rekomendasi ini nantinya akan menjadi masukan penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun program, khususnya untuk RKPD tahun berikutnya,” katanya.

Pansus menargetkan seluruh tahapan pembahasan segera rampung dalam waktu dekat. Rekomendasi LKPJ dijadwalkan disampaikan pada pertengahan Mei 2026.

“Insyaallah rekomendasi akan kita sampaikan sekitar tanggal 11 Mei. Saat ini tinggal merampungkan pembahasan misi lainnya sebelum finalisasi,” pungkasnya. (M1)***

komentar