PM Su: Keputusan Referendum Terletak di Tangan 23 Juta Warga Taiwan

TAIWAN, ROC – Taiwan akan kembali menggelar referendum pada akhir tahun 2021 mendatang, dengan mengajukan empat topik pertanyaan. Komisi Pemilihan Umum ROC akan menggelar kegiatan presentasi, guna menerangkan maksud dari pelaksanaan referendum kali ini di hadapan masyarakat. Menteri Ekonomi – Wang Mei-hua dan staf kementerian terkait lainnya akan mewakili pemerintah untuk hadir dalam presentasi tersebut.

Dilansir dari RTI, Perdana Menteri Su Tseng-chang pada Selasa (2/11/2021) menyampaikan, menurut Undang-Undang Referendum, pemerintah berkewajiban untuk melaporkan kepada masyarakat perihal pelaksanaan referendum, sehingga rakyat dapat mengambil keputusan yang rasional. Dengan demikian, Taiwan dapat menemukan titik terang dari polemik yang tengah menjadi pusat perhatian banyak orang saat ini.

Taiwan juga diharapkan menjadi negara yang dapat bersinar di sektor perdagangan internasional, serta kawasan dengan kapasitas energi listrik mumpuni dan bebas dari ancaman bahaya nuklir.

Pelaksanaan referendum mendatang akan berlangsung pada 18 Desember 2021. KPU ROC akan menggelar kegiatan presentasi sebanyak 5 kali di stasiun televisi lokal. Pemerintah pusat diberitakan akan mengirimkan beberapa perwakilannya untuk hadir dalam presentasi tersebut, masing-masing Menteri Ekonomi Wang Mei-hua untuk berbicara tentang terumbu alga, Wakil Menteri Ekonomi Tseng Wen-sheng untuk topik PLT Nuklir 4, Ketua Dewan Pertanian (COA) Chen Chi-chung untuk topik impor daging babi ractopamine dan Wakil Menteri Dalam Negeri Chen Tsung-yen untuk topik pelaksanaan referendum bersamaan dengan pemilu presiden.

Saat ditemui hari ini di Yuan Legislatif, Perdana Menteri Su Tseng-chang menyampaikan, pelaksanaan referendum kali ini akan berpusat pada isu pasokan listrik dalam negeri, perdagangan internasional, wacana untuk kembali mengaktifkan PLT Nuklir 4 dan kemungkinan untuk menggelar referendum (berikutnya) bersamaan dengan pemilu presiden.

Ia menerangkan, bahwa limbah nuklir adalah polemik yang penuh dengan kontroversial. Di samping itu, dengan kembali aktifnya PLT Nuklir, maka keselamatan setengah warga Bumi Formosa juga dapat terancam.

“Menurut UU Referendum, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menerangkan kepada masyarakat luas. Seluruh keputusan berada di tangan 23 juta warga Taiwan. Saya harap masyarakat dapat memutuskannya dengan menggunakan akal sehat. Dengan demikian, Taiwan dapat bersinar di sektor perdagangan internasional, serta memiliki kapasitas energi listrik yang mumpuni dan terbebas dari ancaman bahaya nuklir,” ujar Su Tseng-chang.

Wacana pembangunan pembangkit listrik gas alam keempat oleh Taipower Company telah mendapat penolakan dari Asosiasi Perlindungan Lingkungan, yang mengkritik bahwa proyek tersebut dapat merusak garis pantai dan mengancam kelestarian terumbu karang.

Menjawab kecemasan tersebut, Su menerangkan, kebutuhan listrik adalah hal yang mendasar bagi setiap warga di Taiwan. Pemerintah berkewajiban menjamin pasokan listrik setiap tahunnya, dan di saat yang sama isu perlindungan lingkungan juga menjadi topik penting yang harus dijaga. Oleh karena itu, pemerintah akan mengambil langkah untuk menjaga keseimbangannya.

Ia berharap agar masyarakat luas dapat berpikir secara rasional, sehingga Taiwan tidak akan menghadapi fenomena kekurangan listrik pada masa mendatang. (M1-RTI)***

komentar