Program 3 Juta Rumah: Pemkot Bandung Siap Bangun Hunian Terintegrasi Transportasi Publik
KOTA BANDUNG (METRUM) – Pemerintah Kota Bandung menyatakan komitmennya mendukung penuh Program Tiga Juta Rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut dinilai menjadi peluang besar untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak sekaligus mempercepat penataan kawasan permukiman di Kota Bandung.
Komitmen itu disampaikan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan saat menghadiri Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat yang digelar Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama BP Tapera dan BRI di Balarea Plaza Summarecon Bandung, Rabu (15/7/2026).
Farhan mengatakan, penyediaan rumah merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun, upaya tersebut masih dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari regulasi yang saling beririsan hingga harga rumah yang terus meningkat dan sulit dijangkau masyarakat.
“Melalui Program Tiga Juta Rumah dari Presiden Prabowo, dogma bahwa generasi sekarang tidak mungkin memiliki rumah akan kita bongkar bersama-sama. Setiap orang di negeri ini berhak memiliki atap di atas kepalanya, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya,” ujar Farhan.
Menurutnya, program nasional tersebut menjadi momentum bagi Kota Bandung untuk menata kawasan yang selama ini belum berkembang menjadi lingkungan permukiman yang lebih layak huni sekaligus membuka akses kepemilikan rumah yang lebih luas bagi masyarakat.
Farhan menegaskan, arah pembangunan kawasan hunian di Bandung ke depan harus terintegrasi dengan sistem transportasi publik melalui konsep Transit Oriented Development (TOD) agar mobilitas masyarakat semakin efisien.
“Pembangunan rumah susun dalam skema Transit Oriented Development, yaitu kawasan hunian yang terintegrasi dengan simpul-simpul transportasi publik, menjadi sangat penting. Salah satu indikator kesejahteraan dan produktivitas sebuah kota adalah tingginya mobilitas masyarakatnya,” katanya.
Ia memastikan Pemkot Bandung bersama DPRD akan terus menyiapkan berbagai penyesuaian regulasi agar implementasi Program Tiga Juta Rumah dapat berjalan optimal di Kota Bandung.
“Kami dari Pemerintah Kota Bandung bersama seluruh kepala perangkat daerah dan DPRD akan selalu berkomitmen melakukan terobosan-terobosan aturan agar Program Tiga Juta Rumah di seluruh Indonesia terwujud juga di Kota Bandung,” tuturnya.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengungkapkan pemerintah pusat terus mempercepat realisasi Program Tiga Juta Rumah melalui berbagai terobosan kebijakan agar masyarakat semakin mudah memiliki hunian.
Bandung menjadi salah satu daerah prioritas dalam pengembangan hunian vertikal. Pemerintah berencana membangun sekitar 1.000 unit rumah susun sebagai bagian dari implementasi program nasional tersebut.
“Kalau saya tidak salah, Kota Bandung belum pernah mendapatkan pembangunan rumah susun sebanyak 1.000 unit sekaligus. Pada masa Presiden Prabowo inilah kita bangun 1.000 rumah susun di Kota Bandung,” ujar Maruarar.
Ia menegaskan, percepatan pembangunan perumahan merupakan arahan langsung Presiden Prabowo yang menginginkan pelayanan kepada masyarakat dilakukan lebih cepat dan berdampak luas.
“Presiden Prabowo tidak mau pelayanan kepada rakyat berjalan lambat. Beliau ingin membantu rakyat dengan cepat dan dalam skala besar,” katanya.
Di sisi lain, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho memastikan pihaknya siap memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kota Bandung untuk memperluas akses pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Menurut Heru, skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) juga akan didorong agar dapat digunakan untuk pembiayaan rumah susun sehingga masyarakat tetap memiliki kesempatan memperoleh hunian yang layak dan terjangkau.
“Kami siap mempercepat kolaborasi. Pembiayaan FLPP nantinya bisa masuk untuk rumah susun sehingga masyarakat berpenghasilan rendah tetap memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau,” ujarnya.
Heru menambahkan, tingginya kebutuhan rumah di Jawa Barat hanya dapat dipenuhi melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor perbankan, dan para pengembang.
“Kami terus mendukung penyediaan rumah layak bagi masyarakat. Tanpa kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, kebutuhan rumah yang masih tinggi akan sulit dipenuhi,” tuturnya. (M1)***
Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.