RRT Membantah Keberadaan Selat Taiwan, MOFA: Mengecam Keras

TAIWAN, ROC – Beberapa hari lalu, Kementerian Luar Negeri RRT (Republik Rakyat Tiongkok) menyampaikan bahwa pihak mereka tidak mengakui keberadaan “Garis Selat Taiwan”.

Dilansir dari RTI, saat ditemui dalam perhelatan “EU Investment Forum 2020”, Menteri Luar Negeri ROC – Joseph Wu (吳釗燮) menyampaikan, garis Selat Taiwan yang selama ini berada di benak kita adalah garis simbolik perdamaian yang berada di atas Selat Taiwan.

Dengan adanya garis ini, diharapkan konflik militer antar selat tidak terjadi. Namun saat ini, di tengah tekanan terhadap status quo Taiwan oleh pihak RRT, dinilai hanya akan memperunyam masalah.

Kementerian Luar Negeri (MOFA) pun mengutuk keras dan menyerukan kepada dunia internasional untuk menentang tindakan otoritas Negeri Tirai Bambu.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri RRT, Wang Wen-bin (汪文斌) mengklaim bahwa Taiwan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari RRT dan membantah keberadaan Selat Taiwan.

Penyataan ini pun disanggah oleh Menteri MOFA, Joseph Wu yang menyampaikan Taiwan adalah negara berdaulat. Taiwan dikendalikan oleh pemerintahan mandiri dan tidak mendapatkan interfensi dari pihak manapun. Yurisdiksi eksklusif dan keberadaan Selat Taiwan adalah fakta yang tidak dapat disanggah.

Joseph Wu meminta kepada komunitas internasional untuk mengutuk keras pernyataan otoritas RRT yang dinilai berbahaya. Apalagi pesawat militer RRT beberapa hari ini telah berulang kali melintasi garis Selat Taiwan.

Pernyataan dari Jubir Kemenlu RRT dianggap telah merusak status quo Selat Taiwan.

Joseph Wu mengatakan, “Kami meminta kepada dunia internasional untuk mengutuk keras tindakan RRT dan meminta kepada otoritas Beijing untuk segera menghentikan aksi provokatif mereka.”

Joseph Wu menerangkan, Taiwan dan RRT dipisahkan oleh Selat Taiwan. Pemahaman ini telah mengakar selama bertahun-tahun, dan merupakan simbol status quo, guna menghindari terjadinya konflik militer. Keberadaan Selat Taiwan juga dianggap menjadi lambang untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kedua selat.

Namun sayangnya, pernyataan yang dilontarkan otoritas RRT beberapa hari lalu telah menghancurkan mekanisme perdamaian di Selat Taiwan. Hal ini tidak ada bedanya dengan situasi yang tengah terjadi di Hong Kong.

Menanggapi pernyataan RRT tersebut, Menteri MOFA mengutuk keras dan menuntut pihak Negeri Tirai Bambu untuk segera menghentikan ekspansionisme, serta kembali kepada standar internasional yang ada.

Saat ditemui di Yuan Legislatif, Perdana Menteri Su Tseng-chang (蘇貞昌) menyampaikan, Taiwan adalah negara yang berdaulat dan merdeka, serta akan melakukan yang terbaik untuk menjaga perdamaian di kawasan regional.

Dirinya juga menyayangkan sikap RRT yang kerap kali mengganggu Taiwan, baik dengan kapal perang maupun pesawat militer mereka. Ini bukanlah tindakan yang seharusnya dilakukan oleh negara besar.

Perdana Menteri berharap bahwa RRT dapat memikul tanggung jawabnya sebaik mungkin, mengingat mereka adalah negara yang besar. Dan Taiwan di lain pihak akan melakukan yang terbaik untuk menjaga kedaulatan dan keamanan nasionalnya. (M1-RTI)***

komentar