SPMB Kota Bandung Dibuka, Layanan Terpadu Siap Tangani Kendala Dokumen dan Pendaftaran

KOTA BANDUNG (METRUM) – Pemerintah Kota Bandung menghadirkan Desk Layanan SPMB Terpadu Terintegrasi untuk membantu calon peserta didik dan orang tua mengatasi berbagai kendala administrasi selama proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027. Kehadiran layanan satu pintu ini diharapkan mampu mempercepat penyelesaian berbagai persoalan dokumen sekaligus memastikan seluruh proses berjalan transparan dan mudah diakses masyarakat.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung, Edy Suparjoto, menjelaskan bahwa pelaksanaan SPMB tahun ini tetap melalui lima tahapan utama, yakni pendataan, pendaftaran, seleksi, pengumuman, dan daftar ulang. Saat ini proses telah memasuki tahap pendaftaran pertama yang berlangsung pada 8–12 Juni 2026.

“Pada tahap ini pendaftaran dibuka untuk jalur afirmasi bagi keluarga kurang mampu dan jalur prestasi. Yang terpenting, masyarakat sudah menyelesaikan proses pendataan serta mengunggah seluruh dokumen persyaratan,” kata Edy saat ditemui di Desk Layanan SPMB Terpadu Terintegrasi, Senin (8/6/2026).

Menurutnya, sejumlah dokumen dasar seperti Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, dan KTP orang tua menjadi syarat wajib dalam proses pendaftaran. Namun, persoalan administrasi kependudukan masih menjadi kendala yang paling sering dihadapi masyarakat.

Untuk mengatasi hal tersebut, layanan terpadu melibatkan sejumlah perangkat daerah, di antaranya Disdukcapil dan Dinas Sosial Kota Bandung. Melalui kolaborasi tersebut, berbagai masalah administrasi dapat diselesaikan dalam satu lokasi tanpa harus berpindah-pindah kantor pelayanan.

“Kalau ada KK yang rusak, perlu pembaruan data, akta kelahiran yang belum selesai, atau persoalan administrasi kependudukan lainnya, masyarakat bisa langsung mendapatkan layanan dari Disdukcapil. Begitu pula untuk verifikasi data bantuan sosial dapat langsung ditangani oleh Dinas Sosial,” ujarnya.

Tak hanya membantu urusan dokumen, Dinas Pendidikan juga menyediakan pendampingan bagi orang tua terkait pemilihan sekolah, pemahaman jalur penerimaan, hingga strategi pendaftaran sesuai peluang masing-masing calon peserta didik.

Edy mengungkapkan, sebagian besar aduan yang masuk masih berkaitan dengan proses pendataan dan kendala login akibat ketidaksesuaian data kependudukan. Selain itu, banyak masyarakat yang datang untuk berkonsultasi mengenai mekanisme seleksi dan peluang diterima di sekolah tujuan.

Layanan terpadu tersebut telah dibuka sejak tahap pendataan pada 11 Mei 2026 dan akan terus beroperasi hingga 28 Juni 2026 atau sampai seluruh tahapan pendaftaran selesai memasuki proses seleksi.

Selain layanan tatap muka, masyarakat juga dapat memanfaatkan berbagai fasilitas digital yang tersedia melalui portal resmi SPMB Kota Bandung. Di dalamnya tersedia fitur chatbot, kanal pengaduan, serta layanan informasi yang dapat diakses selama 24 jam.

Dalam kesempatan itu, Edy kembali mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur pihak-pihak yang menawarkan jasa meloloskan peserta ke sekolah tertentu melalui jalur tidak resmi.

“Jangan percaya kepada calo SPMB. Seluruh proses berlangsung secara transparan dan berbasis sistem. Lengkapi persyaratan, pahami jalurnya, dan pilih sekolah sesuai peluang yang dimiliki,” tegasnya.

Ia juga mengimbau orang tua agar tidak terburu-buru melakukan pendaftaran pada hari pertama. Masyarakat disarankan memantau terlebih dahulu perkembangan peluang seleksi melalui sistem yang tersedia, terutama pada jalur prestasi dan domisili.

Khusus jenjang sekolah dasar (SD), Edy menegaskan bahwa faktor usia masih menjadi komponen utama dalam proses seleksi, bukan jarak tempat tinggal seperti yang selama ini banyak dipahami masyarakat.

Melalui layanan terpadu tersebut, Pemkot Bandung berharap seluruh calon peserta didik dapat mengikuti proses SPMB dengan lebih mudah dan tanpa hambatan administratif.

“Silakan manfaatkan Desk Layanan Terpadu SPMB apabila mengalami kendala. Kami siap membantu sampai tuntas. Prinsipnya, tidak boleh ada anak usia sekolah di Kota Bandung yang kehilangan akses terhadap pendidikan,” pungkasnya. (M1)***

komentar