Dorong Demokrasi Partisipatif, Bandung Siap Jadi Laboratorium Sociotechnology Politik

KOTA BANDUNG (METRUM) – Wakil Wali Kota Bandung, Erwin menilai, modernisasi politik yang tidak hanya mengandalkan teknologi semata, tetapi juga harus memperhatikan aspek sosial, budaya, dan perilaku masyarakat. Pendekatan ini dikenal dengan istilah sociotechnology.

Modernisasi politik tidak cukup hanya berfokus pada pembangunan aplikasi atau platform digital. Harus ada keseimbangan antara pemanfaatan teknologi dengan nilai sosial, budaya, serta kebijakan yang mendukung. Di sinilah pentingnya pendekatan sociotechnology untuk membentuk demokrasi yang sehat dan inklusif,” ujar Erwin.

Pernyataan tersebut disampaikan Erwin saat menjadi narasumber dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Dialog Strategis untuk Transformasi Politik berbasis Sociotechnology”, yang berlangsung di Best Western Hotel, Jalan Setiabudi, Kamis, 10 Juli 2025.

Ia menjelaskan bahwa sociotechnology merupakan pendekatan menyeluruh dalam transformasi politik, yang tak hanya mengandalkan teknologi seperti AI, TIK, dan platform digital, melainkan juga memperhatikan dimensi sosial, budaya, kelembagaan, hingga perilaku pengguna.

“Dengan pendekatan ini, kita bisa mendorong terciptanya sistem politik yang transparan, efisien, dan partisipatif, sehingga masyarakat lebih aktif menyampaikan aspirasi serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan,” jelasnya.

Menurut Erwin, melalui media sosial, e-government, dan aplikasi interaktif, masyarakat kini dapat langsung berkomunikasi dengan para kandidat, menyampaikan gagasan, dan bahkan turut mengawasi jalannya proses politik. Hal ini menjadi bentuk nyata dari praktik demokrasi digital.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa kemajuan teknologi tidak selalu membawa dampak positif bagi demokrasi. “Tanpa pengelolaan yang tepat, pemanfaatan teknologi bisa menimbulkan polarisasi, penyebaran disinformasi, dan memperkeruh ruang publik. Maka, penting sekali memasukkan nilai-nilai sosial ke dalam pemanfaatan teknologi politik,” tegasnya.

Erwin juga menyoroti pentingnya pemerataan pendidikan politik berbasis digital, terutama menjelang pemilu. Menurutnya, hal ini krusial untuk meningkatkan partisipasi generasi muda dan pemilih pemula.

“Literasi politik digital harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk di desa-desa. Ini cara kita membangun demokrasi dari akar rumput agar lebih kuat dan berdaya,” katanya.

Ia berharap pendekatan sociotechnology dapat menjadi jalan untuk mendorong reformasi politik yang lebih modern, akuntabel, dan terbuka bagi semua kalangan. Kota Bandung, lanjutnya, siap menjadi percontohan sebagai laboratorium demokrasi digital yang sehat dan partisipatif. (M1)***

komentar