Pemkot Bandung Cairkan HMP dan RMP, Fokus Jaga Kesejahteraan Guru dan Anggaran

Farhan: Dirapel 4 Bulan, RMP Hampir Rp5 Miliar Disalurkan

KOTA BANDUNG (METRUM) – Kabar baik datang bagi para guru honorer di Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung memastikan pembayaran honorarium melalui skema Honorarium Peningkatan Mutu (HMP) mulai dicairkan pada Kamis, 30 April 2026, dengan nilai rapel hingga empat bulan.

Muhammad Farhan memastikan pencairan honorarium HMP bagi penerima di Kota Bandung dilakukan serentak dan ditargetkan masuk ke rekening masing-masing sebelum pukul 15.00 WIB.

“Alhamdulillah untuk HMP sudah dicairkan. Ini dirapel empat bulan,” ujar Farhan di Balai Kota Bandung, Kamis (30/4/2026).

Ia mengungkapkan, pencairan sempat tertunda akibat proses administratif yang cukup panjang, termasuk penerbitan Peraturan Wali Kota (Perwal) yang harus melalui persetujuan Gubernur Jawa Barat dan pemerintah pusat.

“Perwalnya ini prosesnya lumayan panjang. Harus mendapat persetujuan dari gubernur dan pemerintah pusat. Tapi sekarang sudah saya tanda tangani dan insyaallah cair hari ini,” jelasnya.

Selain itu, Farhan juga telah menandatangani pencairan bantuan RMP (Rawan Melanjutkan Pendidikan) untuk jenjang SD, SMP hingga mahasiswa. Bantuan ini diberikan dengan syarat tegas, yakni sekolah tidak boleh menahan ijazah siswa.

“Kalau ada sekolah yang menahan ijazah, apalagi terbukti, maka bantuan RMP-nya akan dicabut. Kalau di sekolah negeri, kepala sekolahnya bisa langsung dicopot,” tegasnya.

Total anggaran bantuan RMP tersebut mencapai hampir Rp5 miliar sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga akses pendidikan masyarakat.

Terkait kesejahteraan guru, Farhan menegaskan Pemkot Bandung berupaya menjaga stabilitas tenaga pendidik, baik honorer maupun PPPK, agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja. Namun, ia mengakui tantangan muncul dari sisi pengelolaan anggaran, khususnya dalam menjaga proporsi belanja pegawai tetap di bawah 30 persen.

“Kalau semuanya dijadikan PPPK, belanja pegawai bisa melonjak sampai 50 persen. Ini yang harus kita atur dengan baik,” katanya.

Pemkot Bandung kini tengah mengkaji berbagai skema untuk menjamin keberlanjutan penghasilan guru, termasuk peluang peningkatan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN mulai 2027.

“Kami sedang mencari kemungkinan agar ke depan tidak hanya mencegah pemberhentian, tapi juga bisa meningkatkan kesejahteraan, termasuk TPP,” ujarnya.

Farhan menegaskan, langkah ini merupakan bagian dari strategi pengelolaan fiskal daerah yang harus dijalankan secara hati-hati agar kesejahteraan tenaga pendidik tetap terjaga tanpa mengganggu stabilitas anggaran. (M1)***

komentar