KOTA BANDUNG (METRUM) – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Bandung untuk memperketat pengawasan di kawasan Bandung Utara sebagai langkah pencegahan agar bencana hidrometeorologi tidak kembali berdampak ke wilayah Kota Bandung.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyatakan Kota Bandung berada pada posisi sebagai wilayah yang menerima dampak dari perubahan tata guna lahan serta kondisi alam di kawasan Bandung Utara. Kondisi tersebut menuntut Pemerintah Kota Bandung untuk lebih siaga dan proaktif dalam mengantisipasi potensi bencana.
“Kota Bandung ini berada di hilir dan menerima dampak. Karena itu, kita harus lebih siap menghadapi berbagai risiko yang mungkin terjadi,” kata Farhan usai menghadiri peluncuran Petugas Pemilah dan Pengolah Sampah (Gaslah) di Alun-Alun Ujungberung, Senin (26/1/2026).
Sebagai langkah awal, Pemkot Bandung terus berkoordinasi dengan berbagai pihak serta mulai memanfaatkan teknologi dalam penguatan sistem peringatan dini. Saat ini, baru satu titik sensor ketinggian muka air yang terpasang, yakni di Sungai Cikapundung.
Menurut Farhan, sensor tersebut memungkinkan pemantauan kenaikan debit air secara cepat, terutama saat terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Ke depan, Pemkot Bandung berencana menambah titik sensor di sejumlah lokasi lain.
“Sekarang baru ada satu sensor di Sungai Cikapundung. Jika terjadi kenaikan air yang signifikan, kita bisa langsung memantau. Selanjutnya, kita akan menambah titik-titik lain,” jelasnya.
Farhan menambahkan, kawasan yang memerlukan perhatian khusus membentang dari Gunung Burangrang hingga Gunung Manglayang, meliputi wilayah Bandung Utara dari sisi barat hingga timur. Sejumlah sungai yang melintasi Kota Bandung, seperti Sungai Cikapundung, Cidurian, dan aliran lainnya, menjadi fokus pemantauan karena berpotensi membawa dampak langsung ke wilayah perkotaan.
Selain penguatan sistem peringatan dini, Pemkot Bandung juga menyiapkan strategi jangka menengah dan panjang melalui penambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Saat ini, penghitungan ulang luasan RTH tengah dilakukan oleh Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang (Cipta Bintar) bersama Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian ATR.
“Target kita adalah menambah RTH. Perhitungan ulang sedang berjalan. Saya juga membuka peluang pemanfaatan dana CSR dari perusahaan-perusahaan besar untuk pengembangan RTH di Kota Bandung,” ungkap Farhan.
Ia juga tidak menutup kemungkinan dilakukan relokasi maupun penataan ulang ruang guna mengejar target minimal 30 persen RTH sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan sekaligus menekan risiko bencana.
Terkait kesiapan anggaran, Farhan memastikan Pemkot Bandung masih memiliki cadangan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dapat digunakan sewaktu-waktu dalam kondisi darurat. Meskipun sebagian anggaran telah dialokasikan untuk penanganan sampah, dana cadangan tetap disiapkan untuk menghadapi potensi bencana.
“Cadangan anggaran kita insyaallah masih bisa dialihkan dengan cepat jika terjadi bencana,” ujarnya.
Farhan juga menyinggung dukungan Pemkot Bandung dalam penanganan bencana di wilayah Bandung Barat. Bantuan yang diberikan bersifat tanggap darurat, mulai dari pengerahan personel hingga distribusi logistik yang tersedia di gudang pemerintah.
Saat ini, Pemkot Bandung masih menurunkan dua satuan pemadam kebakaran untuk membantu proses evakuasi korban, terutama di wilayah berlumpur. Metode penyemprotan air digunakan karena penggunaan alat berat tidak memungkinkan dalam kondisi tertentu.
Ia berharap, berbagai langkah antisipatif yang dilakukan dapat menekan risiko serta meminimalkan dampak bencana bagi warga Kota Bandung. (M1)***
Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.