Bandung Jadi Nomine Pelayanan Terbaik 2026, Farhan Tegaskan Perizinan Harus Jadi Jalan Masuk Investasi

KOTA BANDUNG (METRUM) – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menjalani visitasi dan uji petik penilaian kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Tahun 2026 oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bandung, Jalan Cianjur No 34, Kota Bandung, Rabu 12 Agustus 2026.

Tahapan visitasi dan uji petik dilakukan untuk melihat langsung implementasi pelayanan sekaligus komitmen Pemkot Bandung dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan, proses tersebut harus menjadi momentum untuk membuktikan bahwa Kota Bandung terbuka terhadap investasi. Menurutnya, pemerintah tidak boleh justru menjadi penghambat ketika dunia usaha ingin mengembangkan bisnis.

Salah satu persoalan yang masih kerap dikeluhkan pelaku usaha adalah proses perizinan. Farhan meminta seluruh layanan perizinan diarahkan untuk memberikan kepastian sekaligus manfaat nyata bagi dunia usaha.

“Perizinan ini bukanlah suatu hal yang dianggap sebagai hal yang mempersulit, tapi juga memberikan benefit yang besar kepada dunia usaha,” ujar Farhan.

Bandara Husein Jadi Magnet Investasi

Farhan menilai Bandung memiliki sejumlah modal kuat untuk menarik investasi, mulai dari infrastruktur hingga akses transportasi.

Kembali aktifnya Bandara Husein Sastranegara juga dinilai membuka peluang baru karena dapat memperkuat ekosistem industri aviasi Jawa Barat yang terhubung dengan pengembangan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB).

Jika BIJB berkembang menjadi pusat industri strategis dan aviasi Jawa Barat, Kota Bandung dinilai memiliki posisi penting dalam menyediakan sumber daya manusia sekaligus fasilitas pendukung.

Namun, Farhan mengingatkan potensi tersebut hanya akan menghasilkan dampak ekonomi jika sistem pelayanan pemerintah benar-benar mampu membantu investor merealisasikan rencana bisnisnya.

“Nilai kita ini tinggi sekali. Tinggal masalahnya adalah apakah prosesnya memang betul-betul membantu dunia usaha atau justru menghalangi realisasi potensi yang begitu besar,” katanya.

Menurut Farhan, keberhasilan investasi tidak cukup diukur dari besarnya nilai modal yang masuk. Dampak terhadap masyarakat, terutama penyerapan tenaga kerja, harus menjadi indikator penting.

Pemkot Bandung ingin penurunan angka pengangguran berjalan beriringan dengan peningkatan jumlah masyarakat yang masuk ke sektor pekerjaan formal.

Investasi Harus Buka Lapangan Kerja

Farhan mengatakan berbagai penataan kota harus diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja. Masyarakat yang sebelumnya menggantungkan hidup pada sektor informal diharapkan memiliki lebih banyak peluang masuk ke sektor formal.

“Keuntungan penyerapan tenaga kerja sangat tinggi,” ujarnya.

Selain investasi skala besar, Pemkot Bandung juga mengaitkan kemudahan perizinan dengan penguatan UMKM. Saat ini sentra UMKM tersebar di setiap kecamatan dan mendapatkan peluang dari berbagai event kreatif maupun pariwisata yang digelar di Kota Bandung.

Meski demikian, Farhan mengakui masih ada pekerjaan rumah dalam pelayanan perizinan. Salah satunya proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang dinilai belum cukup cepat.

Pemkot Bandung terus mendorong perbaikan pada sektor tersebut, sekaligus memastikan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, dan administrasi perkawinan mampu mendukung kebutuhan investor serta tenaga kerja yang tinggal di Kota Bandung.

“Untuk itulah memang kehadiran dari Kementerian bersama dengan Pemerintah Provinsi dan juga Dunia Usaha ini menjadi motivasi bagi kami agar terus bergerak, memanfaatkan semua sarana untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan para investor yang datang ke Kota Bandung,” kata Farhan.

Masalah Kota Dibidik Jadi Peluang Investasi

Farhan juga memaparkan sejumlah peluang investasi yang tengah dikembangkan, termasuk pengelolaan sampah menjadi energi listrik di Legok Nangka.

Menurutnya, persoalan yang dihadapi kota tidak selamanya harus dipandang sebagai beban. Jika dikelola dengan tepat, persoalan tersebut justru dapat menjadi peluang investasi sekaligus solusi pembangunan.

Ia berharap evaluasi PTSP dan PPB tidak berhenti sebagai kompetisi antardaerah. Lebih jauh, proses tersebut harus mendorong pembenahan pelayanan agar Bandung semakin menarik bagi investor.

“Perizinan ini bukan hambatan tapi adalah dukungan untuk pengembangan investasi,” tegasnya.

Tim Penilai: Tak Ada Jaminan Bandung Menang

Dalam proses visitasi, tim penilai membuka ruang untuk membantu pemerintah daerah maupun dunia usaha mengurai berbagai persoalan terkait perizinan.

Menurut Didi, tata kelola perizinan yang semakin baik akan membuat investasi lebih tertata dan memberikan dampak yang lebih luas bagi kepentingan masyarakat.

Kehadiran langsung Farhan bersama jajaran kepala perangkat daerah dalam proses visitasi juga mendapat apresiasi. Hal tersebut dinilai menunjukkan keseriusan Pemkot Bandung mengikuti seluruh tahapan penilaian.

Meski demikian, Didi menegaskan belum dapat memastikan hasil akhir penilaian. Keputusan tetap berada dalam mekanisme evaluasi yang selanjutnya dilaporkan kepada Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

“Kita enggak bisa janji karena ini bukan yang memutuskan, nanti Pak Menteri,” ujarnya.

Penilaian akan mempertimbangkan fakta lapangan, hasil diskusi, serta keseluruhan rangkaian evaluasi sebelum hasil akhirnya disampaikan kepada Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

Perangkat Daerah Pamerkan Inovasi Pelayanan

Dalam sesi pemaparan, sejumlah perangkat daerah Kota Bandung mempresentasikan inovasi dan langkah percepatan pelayanan.

Disdukcapil Kota Bandung menonjolkan penguatan integritas dan inovasi administrasi kependudukan. Salah satunya layanan perkawinan terpadu di Mal Pelayanan Publik (MPP) serta aplikasi Salaman (Selesai Dalam Genggaman) yang memungkinkan masyarakat mengurus berbagai dokumen kependudukan secara digital.

Layanan berbasis kewilayahan dan program Pelita Hati juga dikembangkan untuk membantu pengurusan administrasi kematian melalui kolaborasi dengan kelurahan.

Sementara itu, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) memaparkan penguatan kepastian berusaha melalui regulasi dan SOP yang mendukung sistem Online Single Submission (OSS), termasuk layanan perizinan dan kanal pengaduan bagi pelaku usaha.

Dinas Perhubungan turut mempercepat layanan perizinan angkutan umum melalui koordinasi dengan DPMPTSP dan koperasi angkutan kota, khususnya membantu pemilik angkutan yang belum memenuhi persyaratan.

Di sektor pendidikan, Dinas Pendidikan mendorong lembaga pendidikan, khususnya pendidikan nonformal, memenuhi ketentuan perizinan. Langkah tersebut sekaligus dikaitkan dengan penanganan anak tidak sekolah dan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja.

Dinas Ketenagakerjaan juga memaparkan berbagai program penurunan pengangguran, mulai dari aplikasi New Bima, pelatihan berbasis kompetensi, job fair hingga pemagangan dalam dan luar negeri. Sebanyak 40 warga Bandung bahkan telah diberangkatkan ke Jepang melalui kerja sama dengan lembaga pelatihan kerja.

Untuk sektor bangunan dan tata ruang, Dinas Ciptabintar memaparkan integrasi rekomendasi teknis tata ruang dengan OSS berbasis risiko serta inovasi percepatan pelayanan PBG dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Pemkot juga menyediakan layanan gambar gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang mengajukan PBG, pengkaji teknis gratis untuk SLF dengan kriteria tertentu, serta prototipe desain rumah.

Sementara itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memperkuat pelayanan perizinan usaha pariwisata melalui OSS, disertai pendampingan, penyuluhan, pelatihan, sertifikasi, dan pengawasan.

Potensi investasi pariwisata juga terus diperluas, tidak hanya mengandalkan kuliner dan fesyen, tetapi mulai diarahkan ke sektor sport tourism dan pemanfaatan kawasan cagar budaya.

Melalui seluruh rangkaian evaluasi tersebut, Pemkot Bandung ingin membuktikan bahwa kemudahan perizinan bukan sekadar administrasi, melainkan instrumen untuk menarik investasi, memperkuat ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memastikan pertumbuhan usaha memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (M1)***

komentar