Eep Jamaludin: Dapur MBG Jangan Hanya Bagi Makanan, tapi Harus Hidupkan Ekonomi Warga

KABUPATEN BANDUNG (METRUM) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai tidak semestinya hanya dipandang sebagai program pemenuhan gizi. Jika dikelola dengan melibatkan masyarakat lokal, keberadaan dapur MBG juga berpotensi menjadi mesin penggerak ekonomi warga di Kabupaten Bandung.

Ketua DPD PAN Kabupaten Bandung sekaligus Ketua Fraksi PAN DPRD Kabupaten Bandung, H. Eep Jamaludin Sukmana, menyatakan dukungan penuh terhadap program strategis nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Menurut Eep, tujuan utama MBG adalah membangun sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas sebagai bagian dari persiapan menuju Indonesia Emas 2045. Program tersebut juga memiliki dampak yang lebih luas, mulai dari penanganan malnutrisi dan stunting hingga penguatan ekonomi masyarakat.

“Program MBG bukan hanya soal perbaikan gizi. Kalau dikelola dengan benar, program ini juga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah,” ujar Eep di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung, Soreang, Rabu (22/7/2026).

Ia menilai pemenuhan asupan bergizi bagi balita, anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui menjadi bagian penting dalam menekan persoalan malnutrisi dan stunting. Bagi pelajar, kecukupan nutrisi juga diharapkan membantu meningkatkan konsentrasi belajar, kehadiran, serta partisipasi dalam pendidikan.

Namun, Eep menekankan ada sisi lain yang tak boleh luput dari perhatian, yakni dampak ekonomi dari keberadaan dapur MBG.

Menurutnya, operasional dapur membutuhkan tenaga kerja, bahan pangan, hasil pertanian, produk peternakan hingga kebutuhan sembako. Jika rantai pasok tersebut diprioritaskan dari masyarakat sekitar, manfaat ekonomi program MBG akan lebih banyak berputar di tingkat lokal.

Karena itu, Eep berharap pengelolaan dapur MBG melibatkan warga setempat yang memiliki kapasitas dan integritas.

“Saya berharap orang-orang yang mengelola dapur MBG adalah orang jujur yang berasal dari warga setempat,” katanya.

Ia juga mengingatkan agar pengelolaan dapur MBG dilakukan secara transparan dan tidak dikotori kepentingan atau proses pengambilan keputusan yang tidak sehat.

Menurut Eep, masyarakat lokal yang memiliki kemampuan terbatas tetap perlu diberi ruang untuk terlibat. Ia bahkan mendorong pengelolaan secara swadaya selama memenuhi ketentuan dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

Model tersebut, kata dia, telah berjalan di wilayah Ciwidey dan sekitarnya.

“Cara ini sudah dilakukan dan berjalan dengan baik di wilayah Ciwidey dan sekitarnya,” ujarnya.

Eep melihat keberadaan satu dapur MBG saja sudah mampu menciptakan efek berantai terhadap perekonomian. Belasan tenaga kerja dapat terserap, termasuk tenaga ahli gizi apabila tersedia sumber daya dengan latar belakang pendidikan yang sesuai.

Tidak berhenti pada lapangan kerja, kebutuhan bahan baku juga berpotensi meningkatkan permintaan produk pertanian dan peternakan. Peternak ayam, petani, pedagang sembako, hingga pelaku usaha lokal dapat ikut menikmati perputaran ekonomi dari program tersebut.

“Dengan adanya dapur MBG, perekonomian rakyat bisa meningkat, mulai dari kebutuhan tenaga kerja, hasil pertanian yang meningkat, peternakan ayam semakin berkembang, hingga perdagangan sembako. Pada saat yang sama, masyarakat juga mendapatkan asupan gizi yang lebih baik,” tuturnya.

Eep menegaskan PAN Kabupaten Bandung mendukung pelaksanaan MBG, dengan catatan program tersebut benar-benar dikelola secara profesional, transparan, dan memberikan ruang besar bagi masyarakat lokal.

Baginya, keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari berapa banyak porsi makanan yang dibagikan. Ukuran keberhasilan juga harus terlihat dari seberapa besar program tersebut mampu memperbaiki kualitas gizi sekaligus menciptakan manfaat ekonomi bagi warga di sekitar dapur MBG. (M1)***

komentar