Farhan: Layanan Publik Bandung Tetap Normal, Proses Hukum Sepenuhnya Ranah Aparat

KOTA BANDUNG (METRUM) – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menghormati proses hukum yang sedang berlangsung terkait penetapan tersangka terhadap Wakil Wali Kota Bandung dan Ketua DPD Partai NasDem Kota Bandung.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa proses hukum yang tengah berlangsung terhadap salah satu unsur di lingkungan pemerintah daerah sepenuhnya berada di bawah kewenangan aparat penegak hukum. Ia memastikan bahwa penyelidikan berjalan independen, sementara Pemerintah Kota Bandung tetap fokus menjaga stabilitas pemerintahan dan pelayanan publik.

“Proses tersebut sepenuhnya berada dalam kewenangan aparat penegak hukum dan berjalan secara independen. Prioritas kami adalah memastikan stabilitas pemerintahan tetap terjaga dan layanan publik tidak terganggu,” ujarnya, Rabu (10/12/2025).

Farhan menyampaikan bahwa Pemkot Bandung tengah memperkuat reformasi birokrasi dan pengawasan internal sebagai upaya menjaga integritas tata kelola pemerintahan. Ia juga meminta seluruh pihak tidak berspekulasi dan tetap menunggu informasi resmi dari lembaga berwenang.

Ia menegaskan bahwa dinamika hukum yang terjadi tidak memengaruhi kinerja pemerintahan daerah. “Kami memahami kegelisahan warga, namun saya tegaskan Pemerintahan Kota Bandung dalam kondisi stabil dan seluruh layanan publik berjalan normal,” katanya.

Farhan telah menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk memperkuat koordinasi internal dan memastikan seluruh perangkat daerah bekerja seperti biasa. Menurutnya, penting bagi publik untuk membedakan antara proses hukum yang sedang berjalan dengan tugas pemerintahan yang tetap harus berlangsung.

Sebagai bagian dari komitmen transparansi, Pemkot Bandung mempercepat langkah reformasi birokrasi, memperkuat pengawasan internal, serta mengevaluasi seluruh SOP layanan publik agar lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Farhan menyebut situasi ini sebagai momentum untuk membangun pemerintahan yang lebih kuat, bersih, dan responsif.

Ia juga meminta seluruh ASN menjaga profesionalisme dan tetap fokus pada pelayanan masyarakat. “Pemerintah Kota Bandung akan terus bekerja untuk memastikan stabilitas, menjaga kepercayaan publik, dan menghadirkan layanan yang lebih baik setiap hari,” tegasnya.

Pemkot Bandung juga memperkuat pengawasan internal, termasuk optimalisasi peran Inspektorat, penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta percepatan digitalisasi administrasi. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan dan meningkatkan akuntabilitas.

Farhan memastikan bahwa seluruh layanan publik—mulai dari kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, hingga layanan dasar lainnya—tetap berjalan tanpa hambatan. Mekanisme koordinasi harian di bawah Sekda telah diperkuat guna menjaga ritme pemerintahan tetap responsif.

Ia menambahkan bahwa Pemkot terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kementerian terkait, dan aparat penegak hukum untuk memastikan stabilitas pemerintahan tetap terjaga. Farhan menegaskan bahwa Kota Bandung tidak akan berkompromi dalam hal integritas dan akan terus membangun pemerintahan yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik berkelanjutan. (M1)***

komentar