METRUM
Jelajah Komunitas

GATT Dulu, Baru WTO

OBROLAN Kamis petang, 19 Desember 2019 dalam Talkshow tentang Ideologi dan Politik Internasional di Metrum Radio, menyangkut sejarah kelahiran mekanisme institusional perdagangan bebas dunia, yakni GATT dan WTO.

Menurut Desmond S. Andrian (Mentor Geostrategy Study Club dan Dosen HI International Women University/IWU), mungkin tidak banyak yang sadar bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang pernah digugat negara-negara lain melalui WTO, bahkan sampai 13 kali.

Tercatat, gugatan mulai mengemuka sejak tahun 2004. Akan tetapi di sisi lain, Indonesia juga melalui WTO pernah menggugat negara lain hingga 12 kali. Jika negara lain umumnya menggugat Indonesia soal isu pertanian dan peternakan, maka sebaliknya, Indonesia menggugat negara lain karena isu produk industri.

Mengapa WTO dapat mengabulkan gugatan dalam aktifitas perdagangan internasional? Bagaimana sejarah kelahiran WTO?

Fase Pembuahan

  • Mulai  akhir  abad  1700-an  sampai  akhir  abad  1800-an,  sistem  perdagangan bebas bertahan hingga seabad lamanya.
  • Di awal abad ke-19, sistem perdagangan bebas terhenti lantaran kala itu banyak negara Eropa di masa Perang Dunia I melakukan isolasi dengan kebijakan proteksionisme. Situasi proteksionisme itu berlangsung hingga akhir Perang Dunia II.
  • Sejak  awal  1950-an,  sistem  perdagangan  bebas  kembali  marak dan  mendominasi perdagangan dunia. Keadaan ini tidak lepas dari pengaruh AS yang kala itu tampil sebagai kekuatan hegemoni dunia. AS terus mendorong pemberlakuan sistem perdagangan bebas. Saat itulah lahir GATT.

Fase Perumusan

  • 1945-1947: Keberadaan GATT berawal dari perjanjian yang dokumennya disiapkan oleh AS. GATT pada mulanya dibentuk sebagai instrumen pendukung ITO (International Trade Organization).
  • 1947-1948:  ITO  diupayakan  pembentukannya.  Akhirnya,  ITO  tidak  berhasil  dibentuk. Sebab, kongres AS sebagai inisiator ITO tidak mencapai kesepakatan soal bentuk organisasi dan sistem operasi ITO.
  • Meski ITO gagal: GATT tetap berjalan di bawah otoritas Presiden AS. GATT berfungsi sebagai kesepakatan sementara di antara beberapa negara industri Barat dalam masalah perdagangan sebelum pembentukan ITO.
  • Januari 1948: karena ITO gagal maka akhirnya GATT berfungsi sebagai sebuah mekanisme pengaturan perdagangan internasional sejak 1940-an hingga 1990-an.
  • GATT: General Agreement on Tariffs and Trades
    • Mengandung peraturan pemberlakuan tarif, berkedudukan di Jenewa
    • Hakikatnya  forum  perundingan  untuk  mengurangi hambatan  perdagangan  baik tarif maupun nontarif supaya perdagangan dunia dapat lebih ramai.
    • Awalnya beranggotakan sebagian besar negara-negara industri maju.
    • Sesuai cara pandang kaum liberal tentang pentingnya penerapan prinsip perdagangan bebas di dunia makin dibenarkan.
    • Bertujuan menciptakan kelancaran perdagangan dunia dengan cara menurunkan tarif impor secara bertahap.
  • Naskah Perjanjian GATT:
    • Bagian Pertama: fokus pada pemberlakuan prinsip nondiskriminasi (Most Favoured Nation / MFN) yang mewajibkan negara anggotanya untuk mereduksi tarif impornya bagi semua pihak secara nondiskriminatif.
    • Bagian Kedua: fokus pada pengaturan prinsip NTBs yang mewajibkan anggota untuk sedapat mungkin mengeliminasi hambatan nontarif, seperti sistem lisensi impor, subsidi, pajak antidumping, dll.
    • Bagian Ketiga: fokus pada prosedur pengaturan perdagangan termasuk mekanisme penyelesaian konflik perdagangan. Pada tahun 1964 penambahan perjanjian baru yang mengatur cara pembebasan dari ketentuan nondiskriminasi  di  dalam  pelbagai negosiasi bilateral antara negara maju dan negara berkembang untuk memberi kesempatan negara berkembang yang sedang melakukan  industrialisasi  dalam menjalin hubungan perdagangan bilateral dengan negara-negara maju.

Fase Implementasi GATT (1947-1994)

  • Periode 1 Putaran Jenewa (1947-1949)
    • Periode 2 Putaran Annecy (1949-1950)
    • Periode 3 Putaran Torquay (1950-1956)
    • Periode 4 Putaran Jenewa (1956-1960)
    • Periode 5 Putaran Dillon (1960-1961)
    • Periode 6 Putaran Kennedy (1961-1967)
    • Periode 7 Putaran Tokyo (1973-1979)
    • Periode 8 Putaran Uruguay (1986-1994)

Keanggotaan

Desmond S. Andrian dan host Dian Awallina (Dok.Metrum).*

Pada putaran ke-1 hingga ke-4 GATT hanya melibatkan 23 negara dan relatif sukses mengurangi tarif impor antarnegara. Pada putaran ke-5, anggotanya bertambah menjadi 45 negara termasuk negara berkembang. Pada putaran ke-7, anggotanya bertambah menjadi 99 negara. Pada putaran ke-8, anggotanya bertambah menjadi 125 negara. Pasca Perang Dingin, GATT juga memasukkan negara eks sosialis dari Eropa Timur dan China.

Isu

Putaran ke-1 hingga ke-6 GATT fokus pada upaya reduksi tarif impor di sektor manufaktur. Putaran ke-7 hingga ke-8 GATT baru membahas masalah governance dan prosedural. Putaran ke-7 membahas komoditas pertanian, produk hutan tropis, dan NTBs. Putaran ke-8 fokus pada isu sektor jasa, tekstil, SDA, hak intelektual, dan hak paten.

Keputusan

Pada periode ke-8, anggota GATT terdiri atas 96 negara berkembang di belahan bumi selatan dan 24 negara maju di belahan bumi utara. Setiap anggota memiliki satu suara dan hak veto. Akan tetapi, pada praktiknya, veto hanya dimungkinkan bagi negara yang memiliki kekuatan pasar. Di
bidang pertanian, tekstil, dan hak paten, tidak pernah tercapai negosiasi yang berimbang antara negara maju dan negara berkembang.

Keberhasilan

Pertama, GATT mampu memberikan kerangka perundingan bagi perdagangan di sektor jasa yang sebelumnya menjadi persoalan di antara negara mau maupun negara berkembang. Kedua, GATT berhasil menjembatani perbedaan di kalangan anggotanya dalam penetapan standar internasonal bagi suatu produk. Ketiga, GATT berhasil memperluas akses pasar di dalam perdagangan internasional yang juga melibatkan negara berkembang. Keempat, GATT berhasil menetapkan mekanisme umum penyelesaian konflik perdagangan.

Kelemahan

Pertama, pemberlakuan peraturan bersifat provisional sehingga rentan pelanggaran. Kedua, ambiguitas dalam mendefinisikan kekuasaan negara sehingga sulit memaksa negara lain untuk mematuhi peraturan di mana mereka tidak turut merumuskan peraturan itu. Ketiga, ketidakjelasan dalam pemberian pengecualian bagi beberapa negara anggota untuk tidak mematuhi ketentuan tertentu. Keempat, status legal GATT tidak jelas sebagai organisasi, rezim, atau sekadar persepakatan. Kelima, kelemahan dalam pemberian sanksi terhadap pelanggar ketentuan yang kurang memiliki dasar hukum. Keenam, tidak adanya struktur kelembagaan yang jelas sehingga efektifitas penanganan pelbagai persoalan mendesak menjadi tidak optimal.

Reformasi

Akibat pelbagai persoalan  yang dapat menghambat fungsi  GATT  sebagai  sebuah  mekanisme pengatur perdagangan internasional, beberapa anggota mengusulkan reformasi mendasar bahkan penggantian GATT dengan sebuah mekanisme baru yang lebih mengikat dan memiliki status hukum yang lebih jelas.

Bulan Desember 1991, dalam Perundingan Uruguay yang dipimpin Direktur Jenderl GATT Arthur Denkel menyusun rancangan tentatif untuk menggantikan GATT. Penggantinya dikenal dengan nama MTO (Multilateral Trade Organization).

Bulan Desember 1993, rancangan itu lebih dimatangkan lagi. Dan, hasilnya diperkenalkan dengan nama WTO (World Trade Organization). Baru pada 1 Januari 1995 WTO secara resmi menggantikan GATT.

Dalam WTO ada tiga yang menyempurnakan GATT, yakni 1) peningkatan komitmen negara anggota untuk mendukung rezim perdagangan internasional, 2) peningkatan kapasitas administratif terutama dalam penyelesaian konflik perdagangan antarnegara, dan 3) pemberian wewenang yang lebih besar dalam proses negosiasi perdagangan dalam perbagai forum ekonomi global.

WTO memiliki 6 peraturan teknis, yaitu 1) pengawasan terhadap pelbagai hambatan teknis dalam perdagangan, 2) pengaturan sistem lisensi impor, 3) pengaturan sistem penilaian harga barang untuk penetapan tarif bea cukai, 4) peraturan mengenai inspeksi barang sebelum pengapalan, 5) peraturan tentang asal usul suatu barang, dan 6) pengawan terhadap TRIMS (Trade-Related Investment Measures).

Pesimisme

  1. Akan tetapi, sebagain besar anggota WTO masih belum bersedia mengirbankan kedaulatannya untuk diatur oleh sebuah institusi supranasional.
  2. WTO juga terbukti rentan terhadap tekanan politik yang dilakukan oleh negara besar untuk memaksakan agenda politik mereka.
  3. Pakar ekonomi internasional meragukan rezim ini mampu secara optimal memenuhi target yang gagal dicapai GATT
  4. WTO juga diduga memiliki opportunity costs yang cukup tinggi, yakni hilangnya kesempatan negara anggota untuk menyelesaikan persoalan melalui perundingan pada tingkat bilateral maupun regional akibat kewajiban mematuhi prinsip nondiskriminasi.
  5. Tuntutan komitmen yang tinggi dari negara anggota terhadap WTO untuk mematuhi ketentuan yang ada justru dapat menggoyahkan keutuhan WTO.

Kesimpulan & penutup

WTO bagai dua sisi mata uang. Di satu sisi berdampak positif, tapi di sisi lain berdampak negatif. WTO suka tidak suka diakui telah memperkuat sistem perdagangan internasional. Meski, terkadang rentan dipengaruhi agenda politik negara maju. (M1)***

komentar

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.

%d blogger menyukai ini: