Ketua DPRD Kabupaten Bandung Soroti Tata Kelola MBG: Program Jalan, Pengelolaannya Harus Dibenahi

KABUPATEN BANDUNG (METRUM) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat sorotan dari Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Hj. Renie Rahayu Fauzi. Ia menegaskan program tersebut harus terus berjalan, tetapi pelaksanaannya tidak boleh dibiarkan tanpa evaluasi.

Renie menyampaikan catatan tersebut seusai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung dengan agenda mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto secara virtual, Jumat (14/8/2026).

Menurut Renie, arahan Presiden dalam pidato kenegaraan harus diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret di daerah, termasuk melalui penyelarasan dengan rencana pembangunan dan APBD Kabupaten Bandung 2027.

“Intinya, apa yang disampaikan Presiden harus kita implementasikan dalam rencana pembangunan dan APBD 2027 di Kabupaten Bandung,” ujar Renie.

Salah satu program yang menjadi perhatian adalah MBG. Renie menilai keberlanjutan program bukan satu-satunya persoalan. Yang tak kalah penting adalah memastikan tata kelolanya berjalan efektif sehingga anggaran dan program benar-benar sampai kepada kelompok masyarakat yang menjadi sasaran.

“MBG ini harus tetap dijalankan, tetapi harus diperbaiki dalam tata kelolanya. Sehingga masyarakat benar-benar bisa merasakan bahwa program ini bermanfaat,” tegasnya.

Jangan Sampai Program Besar Kehilangan Manfaat

Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa keberlanjutan MBG harus dibarengi dengan pembenahan sistem pelaksanaan. Program yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat, khususnya anak-anak, membutuhkan pengelolaan yang ketat agar manfaatnya tidak berhenti pada angka penyaluran atau sekadar laporan administratif.

Dalam pidato kenegaraan yang diikuti DPRD Kabupaten Bandung, Presiden Prabowo juga menekankan keberlanjutan MBG dengan perbaikan dan efisiensi. Presiden mengingatkan agar program tersebut dijalankan penuh tanggung jawab dan manfaatnya benar-benar diterima masyarakat. Ia bahkan mengecam keras penyalahgunaan anggaran yang berkaitan dengan makanan untuk anak-anak.

Karena itu, evaluasi tata kelola menjadi bagian penting untuk memastikan MBG tidak sekadar menjadi program besar dengan anggaran besar, tetapi benar-benar menghasilkan dampak yang terukur.

Bagi DPRD Kabupaten Bandung, kata Renie, pesan Presiden tersebut harus menjadi bahan dalam menyusun arah pembangunan daerah dan kebijakan anggaran 2027.

Dengan demikian, pengawasan terhadap MBG bukan dimaksudkan untuk menghentikan program, melainkan memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Di tengah tuntutan peningkatan kualitas pembangunan, program sosial seperti MBG pada akhirnya akan dinilai bukan dari seberapa besar anggarannya, melainkan dari seberapa jauh manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Renie pun mengajak masyarakat Kabupaten Bandung menjaga semangat kemerdekaan sekaligus mengawal agar berbagai kebijakan pemerintah benar-benar bermuara pada kepentingan rakyat. (M1)***

komentar