METRUM
Jelajah Komunitas

Lantik 911 Anggota BPD, Dadang Supriatna Titip Tiga Program Prioritas Desa

KABUPATEN BANDUNG (METRUM) – Bupati Bandung Dadang Supriatna (KDS) menitipkan tiga agenda prioritas kepada 911 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang baru dilantik, yakni memperkuat ketahanan pangan desa, mengawal program perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu), serta menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pesan tersebut disampaikan usai melantik dan mengambil sumpah jabatan anggota BPD terpilih dari 117 desa di 16 kecamatan pada Peresmian dan Pengucapan Sumpah/Janji Anggota BPD se-Kabupaten Bandung Tahun 2026 di Dome Bale Rame Soreang, Kamis, 30 Juli 2026.

KDS menegaskan, peran BPD tidak hanya sebatas menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan terhadap pemerintah desa, tetapi juga memastikan berbagai program strategis pemerintah dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

“Saya titip kepada seluruh anggota BPD, dalam pembahasan APBDes pastikan desa memiliki cadangan beras minimal satu ton setiap tahun. Ini untuk menjaga ketahanan pangan. Saya tidak mau mendengar ada warga yang kelaparan,” tegas KDS.

Selain ketahanan pangan, KDS meminta anggota BPD mengawal pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Rutilahu yang tahun ini kembali memperoleh alokasi besar di Kabupaten Bandung. Ia menyebut daerahnya berpotensi menerima hampir 4.000 unit bantuan BSPS hasil aspirasi DPR RI, dengan sekitar 1.680 unit di antaranya disalurkan melalui pemerintah desa.

“Saya minta program ini dikawal bersama agar benar-benar tepat sasaran. Jangan sampai ada masyarakat yang layak menerima justru terlewat,” katanya.

KDS juga mengajak seluruh anggota BPD mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam menyiapkan generasi Indonesia Emas 2045. Menurutnya, pemenuhan gizi anak sejak dini merupakan investasi penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

BACA JUGA:  Hari Anak Nasional 2026, Disdukcapil Kabupaten Bandung Hadirkan Layanan Adminduk Khusus Anak

“Program MBG harus kita sukseskan bersama. Anak-anak yang sehat hari ini adalah calon pemimpin bangsa di masa depan,” ujarnya.

Dalam arahannya, KDS menekankan pentingnya membangun hubungan yang harmonis antara BPD dan kepala desa. Menurutnya, kedua lembaga tersebut harus menjadi mitra yang saling melengkapi dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan desa, bukan saling berhadapan.

“BPD bukan lawan kepala desa. Bangun hubungan yang harmonis. Kepala desa memiliki kewenangan menjalankan pemerintahan dan pembangunan, sedangkan BPD mengawal aspirasi masyarakat, membahas peraturan desa, serta mengawasi jalannya pemerintahan desa,” katanya.

Ia juga meminta seluruh anggota BPD terus meningkatkan kapasitas, termasuk memahami tata kelola pemerintahan desa, digitalisasi administrasi, serta pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel agar mampu menjalankan tugas secara profesional.

“Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci. Saya minta seluruh anggota BPD terus belajar dan memahami perkembangan teknologi agar mampu menjalankan tugas secara profesional,” ujarnya.

Selain itu, KDS mengajak BPD ikut menyukseskan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai salah satu program strategis pemerintah pusat untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Ia juga mengungkapkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bandung telah mencapai 75,58 poin dan menegaskan capaian tersebut harus terus ditingkatkan melalui pembangunan desa yang berorientasi pada kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat.

“Kalau desa maju, masyarakat sejahtera, maka Kabupaten Bandung juga akan semakin maju. Karena itu saya berharap BPD menjadi mitra strategis pemerintah desa sekaligus pengawal pembangunan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat,” kata KDS.

KDS menambahkan, pelantikan kali ini menjadi momen bersejarah karena untuk pertama kalinya anggota BPD di Kabupaten Bandung dilantik langsung oleh Bupati. Sebanyak 911 anggota BPD yang dilantik merupakan bagian dari proses pengisian keanggotaan di 270 desa yang akan berlangsung secara bertahap hingga September 2026. (M1)***

BACA JUGA:  Pemkot Bandung dan KPK RI Gelar Evaluasi MCP untuk Cegah Korupsi

komentar

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.