Lantik Pejabat Baru, Bupati Bandung Minta ASN Kerja Cepat dan Hapus Budaya Rumit

KABUPATEN BANDUNG (METRUM) – Bupati Bandung Dadang Supriatna mengingatkan para pejabat yang baru dilantik agar segera meninggalkan pola birokrasi yang lamban dan berbelit-belit. Ia menegaskan, jabatan bukan sekadar posisi struktural, melainkan amanah untuk menghadirkan pelayanan publik yang cepat, profesional, dan berpihak kepada masyarakat dalam Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung di Rumah Dinas Bupati, Rabu (10/6/2026).

Pesan tersebut disampaikan Dadang Supriatna saat melantik dan mengambil sumpah jabatan sejumlah pejabat administrator, pengawas, dan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. Menurutnya, reformasi birokrasi harus diwujudkan melalui perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur sipil negara (ASN), bukan hanya pergantian jabatan.

“Saya tidak ingin lagi ada birokrasi yang berbelit-belit. Masyarakat membutuhkan pelayanan yang cepat, mudah, dan memberikan kepastian. Itu yang harus menjadi orientasi seluruh pejabat yang hari ini dilantik,” tegas Dadang Supriatna.

KDS menekankan bahwa pejabat yang dipercaya mengemban jabatan baru harus mampu menunjukkan kinerja nyata sejak hari pertama bertugas. Ia meminta seluruh ASN meninggalkan budaya kerja yang lambat, saling menunggu, dan terlalu bergantung pada prosedur yang tidak memberikan nilai tambah bagi pelayanan publik.

Menurutnya, setiap perangkat daerah dituntut mampu menghadirkan inovasi, mempercepat proses pelayanan, serta menyelesaikan persoalan masyarakat secara responsif. Kecepatan bekerja, kata dia, harus tetap dibarengi dengan akuntabilitas dan kepatuhan terhadap aturan.

“Jangan hanya sibuk dengan administrasi, tetapi lupa menyelesaikan persoalan masyarakat. Jabatan adalah amanah untuk melayani, bukan untuk dilayani,” ujarnya.

KDS juga mengingatkan para pejabat agar membangun kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) sehingga berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih efektif. Ego sektoral, menurutnya, justru akan memperlambat penyelesaian persoalan yang dihadapi masyarakat.

Selain itu, ia meminta seluruh pejabat menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Kepercayaan yang diberikan harus dijawab dengan dedikasi, disiplin, serta komitmen memberikan pelayanan terbaik tanpa membedakan latar belakang masyarakat yang dilayani.

“Bekerjalah dengan penuh tanggung jawab, jaga integritas, dan jadikan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama dalam setiap pengambilan keputusan,” kata KDS.

Bupati Bandung menegaskan bahwa evaluasi kinerja akan dilakukan secara berkala. Pejabat yang mampu menunjukkan prestasi akan mendapatkan apresiasi, sedangkan mereka yang tidak mampu memenuhi target atau tidak memberikan pelayanan optimal akan dievaluasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui penyegaran organisasi tersebut, Pemkab Bandung berharap tercipta birokrasi yang lebih adaptif, profesional, dan berorientasi pada hasil, sehingga mampu mendukung percepatan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bandung. (M1)***

komentar