METRUM
Jelajah Komunitas

Mengkritik Berujung Pengahapusan Mural, Mengapa Tidak Boleh Berekspresi?

PAKAR sosiologi politik dan pengamat kebebasan berekspresi menyebut penghapusan terhadap sejumlah mural berisi kritik sosial sebagai bagian karakter pemerintah yang “paranoid terhadap kritik” seperti dilansir dari bbc.com

Mural merupakan karya seni ekspresi jiwa, perasaan, aspirasi, atau kritik simbolis melalui melukis di atas dinding, tembok, atau permukaan luas, dan biasanya bersifat permanen.

Namun, alih-alih mendengarkan dan mengoreksi kebijkan, respon yang kini diambil pemerintah dianggap tidak tepat. Terlebih karya seni mural yang berisi kritik sosial tidak dapat dihakimi, apalagi dihapus tanpa diskusi.

Beberapa waktu terakhir media sosial ramai membicarakan mural yang berisikan kritik sosial dihapus. Kasus pertama yang menyita perhatian publik adalah mural dengan wajah menyerupai Presiden Joko Widodo, namun pada bagian matanya ditutupi dengan tulisan 404: Not Found.

Kini, mural di sekitar wilayah Batuceper, Kota Tanggerang itu sudah dihapus.

Penghapusan mural bukan kali ini saja, tapi sudah terjadi di beberapa wilaya seperti di Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan.

Ubedilah Badrun pakar sosiologi politik melalui pengamatannya. Sepanjang setelah reformasi, belum ada insiden penghapusan mural yang mengandung kritik sosial. Terakhir yang ia saksikan hal seperti ini terjadi ketika era Orde Baru.

Dia juga menambahkan, penghapusan mural juga merupakan bentuk pembungkaman kritik dan menunjukan ketakutan pemerintah. Itu artinya menurut dia, boleh jadi apa yang disuarakan warga adalah fakta yang berusaha ditutupi pemerintah.

“Jadi kalau kemudian, mural-mural itu begitu cepat dihapus, itu menunjukkan bahwa apa yang disuarakan oleh rakyat itu adalah suatu kebenaran. Dan upaya menghapus itu adalah agar aspirasi rakyat itu tidak meluas. Tapi justru sekarang makin meluas kan?” ujar Ubedilah. (Irma Nurlaila/JT)*** 

komentar

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.