Seminar Nasional FK-DKISIP: Menelaah Penyelenggaraan Pilkada Serentak

KOTA BANDUNG (METRUM) – Forum Komunikasi Dekan FISIP/Ketua STISIP PTS se-Indonesia (FK-DKISIP), bekerja sama dengan FISIP Universitas Langlangbuana (Unla) dan FISIP Universitas Sangga Buana, menyelenggarakan Seminar Nasional XXII bertajuk “Evaluasi Penyelenggaraan Pilkada Serentak Nasional” pada Kamis, 27 Februari 2025. Acara ini digelar secara hybrid, dengan sesi tatap muka di Wisma Buana Unla, Jl. Karapitan No.116, Kota Bandung, serta sesi daring melalui Zoom Meeting.

Seminar ini dipandu oleh Dr. Rafih Sri Wulandari, S.IP., M.Si. (Dosen Tetap FISIP UNLA) dan menghadirkan narasumber ahli, antara lain Dr. Usman Pakasi, M.Si. (Dekan FISIP Universitas Yapis Jayapura, Papua), Dr. Gede Wirata, S.Sos., S.H., MPA. (Mantan Dekan FISIP Universitas Ngurah Rai, Denpasar, dan Wakil Rektor 3), Dr. Apris Ara Tilome, S.Ag., M.Si. (Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo), serta Assoc. Prof. Dr. Kasmanto Rinaldi, S.H., M.Si. (Dekan FISIPOL Universitas Islam Riau/Kriminolog).

Acara dibuka dengan sambutan dari Ketua Panitia Pelaksana, Dr. Lisdawati, Dra., M.Si. (Dekan FISIP Unla), Sekjen FK-DKISIP, Dr. Tatang Sudrajat, Drs., S.IP., M.Si., serta perwakilan Rektor Unla, Dr. Hadi Purnomo, S.H., M.H. (Wakil Rektor II Unla). Ketua Umum Pengurus Pusat FK-DKISIP, Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, M.A., secara resmi membuka seminar ini.

Dekan FISIP Unla, Lisdawati, menyebutkan bahwa forum akademik ini dihadiri oleh sekitar 295 peserta dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia, baik secara luring maupun daring. Ia pun mengungkapkan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Unla sebagai tuan rumah Seminar Nasional XXII FK-DKISIP.

Sekjen FK-DKISIP, Tatang Sudrajat, menyoroti rencana pemantauan Pilkada Serentak oleh FK-DKISIP di 31 provinsi. Namun, karena keterbatasan keikutsertaan anggota, pemantauan hanya dapat dilakukan di 18 provinsi. “Meski demikian, FK-DKISIP mengapresiasi 11 dekan dan mantan dekan yang dipercaya oleh KPU sebagai panelis atau perumus,” kata Tatang.

Ketua Umum FK-DKISIP, Samugyo Ibnu Redjo, menjelaskan bahwa FK-DKISIP telah menyelenggarakan lebih dari 22 seminar sejak didirikan pada Juli 2020, termasuk beberapa seminar internasional di Bali, Semarang, dan Surabaya. Samugyo menilai bahwa penyelenggaraan Pilkada saat ini berpotensi menjadi bentuk “demokrasi kebablasan” yang memerlukan evaluasi menyeluruh. Ia mengkritisi mahalnya biaya politik, di mana calon kepala daerah harus mengeluarkan dana besar, mulai dari 20 hingga 50 miliar rupiah, bahkan mencapai 100 miliar di DKI Jakarta dan beberapa daerah di Pulau Jawa.

Lebih lanjut, Samugyo mengungkapkan bahwa calon yang tidak memiliki modal besar kerap bergantung pada oligarki pengusaha. “Hal ini berisiko menyebabkan kepala daerah yang terpilih menjadi terikat kepentingan pihak tertentu, hingga kebijakan yang diambil pun lebih menguntungkan pemodal dibanding kepentingan masyarakat,” bebernya.

Evaluasi Pilkada Serentak di Berbagai Daerah

Dalam sesi diskusi, para narasumber mengangkat berbagai isu, seperti verifikasi faktual, validasi pemilih, potensi kecurangan, politik uang, kampanye hitam, manipulasi suara, partisipasi pemilih yang rendah, beban kerja petugas TPS dan saksi, hingga dampak pemungutan suara ulang.

Dekan FISIP Universitas Yapis Jayapura, Usman Pakasi, mengungkapkan berbagai tantangan dalam penyelenggaraan Pilkada di Papua, mulai dari kendala geografis dan logistik hingga pengawasan pemilu. “Banyak petugas TPS tidak menjalankan sumpah dan janji, kurang memberikan edukasi kepada pemilih, serta menghadapi minimnya fasilitas TPS yang sesuai standar,” katanya. Selain itu, ia juga menyoroti rendahnya partisipasi pemilih akibat jarak TPS yang jauh, serta adanya indikasi keterlibatan ASN dan aparat dalam mendukung calon tertentu.

Sementara itu, Gede Wirata menyoroti rendahnya partisipasi pemilih di Bali, yang hanya mencapai 71,92%, masih di bawah target nasional 75%. Kabupaten Tabanan memiliki angka partisipasi tertinggi sebesar 82,75%, sedangkan Denpasar mencatat angka terendah, yakni 59,55%.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Apris Ara Tilome, menekankan isu kesehatan petugas TPS, termasuk mereka yang mengalami kelelahan berat hingga meninggal dunia. Ia menggambarkan kondisi ini sebagai “pemilu serentak, mati serentak”, yang menunjukkan bagaimana nyawa manusia seakan lebih murah dibanding kepentingan politik. “Banyak saksi juga mengalami kelelahan parah, tanpa persiapan kesehatan yang memadai, serta tidak menerima imbalan yang layak,” ujar Apris.

Sebagai solusi, Apris merekomendasikan penghentian pemilu serentak demi keselamatan petugas dan masyarakat. Ia juga mengusulkan pemisahan tahapan pemilu, peningkatan kesejahteraan petugas TPS, serta penerapan sistem e-voting. Selain itu, ia menyarankan pembatasan jumlah partai politik serta pembubaran partai yang tidak memenuhi ambang batas.

Dalam perspektif kriminologi, Dekan FISIPOL Universitas Islam Riau, Kasmanto Rinaldi, membagi kejahatan dalam Pilkada menjadi tiga kategori:

1. Kejahatan sistemik, yang disebabkan oleh lemahnya regulasi, memungkinkan berbagai pelanggaran terjadi.
2. Kejahatan individu, seperti praktik jual-beli suara oleh pemilih.
3. Kejahatan terstruktur, yang melibatkan jaringan mafia politik yang terorganisir untuk melakukan kecurangan secara sistematis.

Kasmanto menekankan pentingnya penguatan regulasi, transparansi, serta kesadaran masyarakat untuk mengawal integritas Pilkada.

Setelah sesi pemaparan, acara dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab yang dipandu oleh Prof. Dr. Tati Sarihati, Dra., M.Si. (Dosen Program Doktor Ilmu Pemerintahan UNLA) dan Assoc. Prof. Dr. Dewi Kurniasih, S.IP., M.Si. (Dekan FISIP Unikom).

Sebagai penutup, Ketua Umum FK-DKISIP memberikan piagam penghargaan kepada Rektor dan Dekan FISIP Unla, serta perwakilan anggota pemantau Pilkada di tingkat provinsi.

Pelantikan Pengurus Pusat dan Tamu dari Australia

Selain seminar nasional, FK-DKISIP juga mengadakan pelantikan Pengurus Pusat periode 2024-2028 serta Rapat Kerja Nasional (Rakernas). Pelantikan yang dilakukan secara luring dan daring ini bertujuan memperkuat koordinasi pengurus dalam membangun kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Rakernas sendiri difokuskan pada penyusunan program kerja FK-DKISIP untuk periode mendatang.

Di penghujung acara, FK-DKISIP menerima kunjungan tamu dari Australia, yaitu CEO Check IT Labs, Mr. Tihomir Kascelan dan rombongannya. Kunjungan ini bertujuan untuk menjajaki potensi kerja sama antara FK-DKISIP dan pihak internasional dalam bidang pendidikan dan penelitian.

Diharapkan, Seminar Nasional XXII ini dapat menghasilkan solusi konkret guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pilkada di masa mendatang. (M1)***

komentar