METRUM
Jelajah Komunitas

Arah Pandang: Politik Amerika di Timur Tengah

KAMIS petang, 9 Januari 2020 ini, acara Talkshow Arah Pandang: Bincang Ideologi dan Politik Internasional di Metrum Radio memperbincangkan sebuah isu yang sedang hangat. Ini menyangkut serangan AS terhadap seorang perwira tinggi Iran, yakni Mayor Jenderal Qasem Soleimani. Peristiwa penyerangan ini terjadi di Baghdad, Irak pada Jumat, 3 Januari 2020 lalu. Narasumber talkshow masih Desmond S. Andrian (Mentor Geostrategy Study Club dan Dosen HI International Women University/IWU), dipandu host Dian Awalina.

Menurut Desmond, Qasem Soleimani adalah perwira tinggi Iran berpangkat Mayor Jenderal. Ia kerap pula dikenal dengan nama Ghasem Soleimani. Dia dilahirkan pada tahun 1957 di Kota Kerman, Iran. Salah satu perannya yang dikenal dunia adalah sebagai komandan Pasukan Quds. Jabatan ini sudah diembannya sejak tahun 1998.

Dian, Desmond dan Uwie (Dok.Metrum).*

Apa itu Quds? Lebih jauh Desmond mengungkapkan, Quds merupakan bagian dari Pasukan Pengawal Revolusi Iran. Pasukan ini bertanggung jawab menjalankan operasi militer ekstrateritorial Iran. Sebagian besar opini pemerhati internasional menduga peran Qasem Soleimani di pasukan ini yang dijadikan alibi oleh AS dalam aksi penyerangan.

Dugaan ini sejalan dengan pernyataan Donald Trump. Menurut presiden negara  adidaya  ini, keputusannya memerintahkan tindakan serangan itu untuk menghentikan perang. Bukan, malah sebaliknya guna memulai perang baru.

Akan tetapi, terlepas dari itu, yang menarik untuk diamati adalah pernyataan Menteri Luar Negeri Iran Javed Zarif. Ia mencuit melalui akun twitternya: “Tindakan terorisme internasional AS, yang menargetkan dan membunuh Jenderal Soleimani (pasukan paling mengesankan dalam memerangi Daesh (ISIS), Al Nusrah, Al Qaeda), adalah tindakan paling berbahaya dan eskalasi yang bodoh.”

Sementara di sisi internal politik AS, fraksi Demokrat di Kongres Amerika Serikat mempertanyakan alasan Presiden Donald Trump memerintahkan serangan udara. Dalam pernyataan fraksi oposisi partai pengusung Donald Trump ini, perilaku Iran dalam konstelasi politik di Timur Tengah hingga serangan AS terhadap Iran pada awal tahun 2020 ini sama sekali belum mengancam kepentingan nasional AS di kawasan itu.

Desmond dan Dian (Dok.Metrum).*

Maka itu, tak sedikit khalayak yang kemudian mengajukan pertanyaan perihal ini. Umumnya, pertanyaan itu seputar motif AS dibalik keputusan penyerangan ini. Pertama, jika serangan dilatari kepentingan nasional AS, maka apa kepentingan nasional AS sebenarnya saat ini? Bukankah kepentingan nasional AS saat ini adalah pemulihan ekonomi?

Kedua, jika perilaku AS ini dipicu oleh sikap merespon tekanan sistem internasional, maka sistem internasional apa yang berlaku saat ini sehingga sedemikian rupa mampu mempengaruhi AS mengambil keputusan penyerangan itu?

Ketiga, mana yang paling berpengaruh dalam pengambilan keputusan serangan ini antara elite-interest dan national-interest, jika elite-interest, apa sebenarnya kepentingan Donald Trump dalam keputusan serangan ini?

Lantas, jika Iran dianggap sebagai Unit Eksplanasi yang mempengaruhi perilaku AS selaku Unit Analisa sehingga memutuskan serangan terhadap Iran, maka sudah sejauh mana kita sama-sama mengenal Iran dalam hal selaku Unite Eksplanasi terhadap Unit Analisa AS?

Apa itu Revolusi Iran?

Jika Iran diperlakukan sebagai Unit Ekplanasi yang paling berpengaruh terhadap perilaku AS sebagai Unit Analisa, maka penglihatan kita sebaiknya diarahkan kepada Iran mulai Revolusi Islam di Iran pada tahun 1978 – 1979. Kala itu terjadi demonstrasi besar-besaran terjadi di Iran. Dalam demonstrasi itu muncul dua foto besar yang sering diusung oleh para demonstran, yaitu foto Imam Khomeini dan Ali Syariati.

Jika Imam Khomeini dianggap sebagai Bapak dan Pemimpin Revolusi Islam di Iran, maka Ali Syariati disebut sebagai ideolog utama Revolusi Islam di Iran. Padahal, dua tahun sebelum demonstrasi besar itu, Ali Syariati sudah berpulang. Namun, pemikiran yang ia kembangkan menjadi ruh utama yang menggerakkan revolusi di Iran itu.

Pemikiran Ali Syariati yang berpengaruh besar terhadap revolusi di Iran dapat diamati dalam dua sisi, yaitu pemikiran revolusioner dan radikal yang berdampak pada para generasi muda dan kelompok-kelompok revolusioner. Dua sisi inilah yang kelak terbukti menjadi motor penggerak perubahan besar Iran melalui peristiwa demonstrasi itu.

Syariati merupakan alumni Sorbonne, Perancis. Ia kembali ke Iran pada tahun 1965. Sekembali ke Iran Syariati menjadi sosok yang kontroversial lantaran pemikirannya yang disebut pemerintah Syah yang sedang berkuasa sebagai Marxisme Islam.

Dalam pemikiran itu, Syarati mengemukakan soal Nabi Muhammad SAW seaagi pembebas umat manusia dan pemimpin umat tertindas. Malah, menurutnya, seluruh nabi dan rasul hakikatnya merupakan simbol kebangkitan perlawanan terhadap tirani. Mereka berpihak kepada kaum tertindas.

Alhasil, rezim Syah memenjarakan Syariati pada 1973. Syariati diizinkan meninggalkan Iran dan akhirnya meninggal di Southampton Inggris pada 19 Juni 1977 akibat serangan jantung. Dua tahun kemudian, demonstrasi masif merebak di Iran dan berujung pada peristiwa revolusi. Peristiwa itu mengubah Iran dari Monarki di bawah Shah Mohammad Reza Pahlevi lalu berubah jadi Republik Islam yang dipimpin Ayatullah Khomeini.

Sejak perubahan itu, Iran bukan lagi salah satu sekutu  dan  basis  utama  AS  di  Timur  Tengah. Maka, dari titik ini, jika Iran dianggap sebagai Unit Eksplanasi terhadap perilaku AS sebagai Unit Analisa, Iran menjadi aktor paling berpengaruh terhadap politik AS di Timur Tengah.

Iran di Mata AS

Perseteruan AS dan Iran sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Pasalnya, situasi tegang ini sudah terjadi sejak peristiwa Revolusi Islam di Iran pada tahun 1979. Peristiwa itu telah mempermalukan AS sebagai negara adidaya lantaran AS gagal mencegah tumbangnya rezim Syah Pahlevi yang didongkel melalui Revolusi Iran.

Selain itu, AS gagal menyelamatkan 50 diplomat AS di Teheran yang menyebabkan Jimmy Carter gagal terpilih lagi sebagai presiden. Terakhir, yang paling memalukan AS adalah terbongkarnya skandal Irangate di mana AS menjual senjata ke Iran dan keuntungannya dipakai untuk mendukung pemberontak Contra di Nikaragua yang berujung hampir menyeret Presiden AS Ronald Reagen ke pengadilan.

Semenjak peristiwa-peristiwa itu, otomatis antara AS dan Iran tiada lagi jalinan diplomatik. Tapi, meski begitu, antara kedua negara ini masih ada kerja sama di bidang ekonomi.

Di masa Presiden AS Bill Clinton hubungan AS dan Iran paling mencolok. Pasalnya, kala itu presiden ke-42 AS ini berupaya mengucilkan Iran. Sikap itu dipicu oleh dugaan AS akan peran Iran yang mendukung terorisme, dan tuduhan atas kepemilikian nuklir oleh Iran. Padahal, AS juga mendukung kepemilikan nuklir oleh Israel.

Sikap standar ganda ini malah membuat antipati terhadap AS meningkat di Timur Tengah. Paling paradoks adalah tuduhan soal dukungan terorisme karena ketika Iran dituduh pendukung Hibullah di Libanon, maka AS pula mendukung Contra di Nicaragua.

Karena dua tuduhan ini, Clinton mengajak negara-negara lain ikut serta melakukan embargo ekonomi terhadap Iran. Sebab, dI masa itu, antara Iran dan AS terdapat hubungan kerja sama ekonomi di bidang minyak, Negara adidaya ini malah disebut-sebut importir terbesar ketiga setelah Jepang dan Jerman. Sayangnya, sebaliknya, justru banyak negara yang tak mengindahkan bujuk rayu AS itu.

Dalam peristiwa Perang Teluk 1991, Iran mengambil posisi netral. Di sisi lain, AS sebenarnya sangat takut akan keterlibatan Iran dalam Perang Teluk. Pasca Perang Teluk, AS menolak keterlibatan Iran dalam upaya menata ulang tata kelola keamanan di Teluk Parsi pasca Perang Teluk.

Hubungan kedua negara ini makin memanas ketika Iran menolak perjanjian perdamaian antara Arab-Israel yang diperjuangkan oleh AS. Di saat bersamaan, Iran pula tengah membangun poros Iran-India-China untuk menghalau situasi yang disebut sebagai Western Hegemonism.

Clinton, dalam isu AS dan Iran, memanfaatkan isu musuh bersama untuk meningkatkan elektabilitasnya. Musuh bersama ini awalnya tanpa Iran, hanya Libya dan Irak. Tapi, kemudian ia memasukkan Iran dalam daftar musuh bersamanya.

Dalam Tragedi Atlanta pada 1996, ledakan bom di tengah pesta olahraga Olimpiade di AS, Iran dituduh AS berada dibalik peristiwa. Padahal, AS kala itu memberlakukan keamanan superketat. Tapi, Clinton bersikukuh menuduh Iran. Keadaan ini makin diperparah oleh keluarnya UU Anti Iran dan Libya atau Akta d’Amato pada 1996. UU ini awalnya diajukan oleh senator Partai Republik Alfonso d’Amato.

Perilaku Clinton ini dapat dilihat sebagai Unit Analisa yag dipengaruhi oleh Unit Eksplanasi Iran. Kebangkitan Iran di mata AS mengancam hegemoni Israel sehingga AS yang dikenal selama ini sangat mendukung Israel melalui kebijakan  Israel  First  berupaya  menekan  Iran.  Di  sisi  lain,  isu Iran telah dikapitalisasi sedemikian rupa oleh Clinton demi elektabilitas dirinya.

Terlepas dari isu AS dan Iran, politik AS di Timur Tengah terutama sejak era Perang Dingin sangat kental dengan karakter hegemoni dan agresi. Faktor yang mempengaruhi perilaku AS di kawasan ini sejak era Perang Dingin sampai pasca Perang Dingin hingga pasca 11 September 2001 di bidang ekonomi adalah dominan soal minyak dan bisnis senjata. Yang berbeda hanya di faktor politik dan ideologi.

Di masa Perang Dingin, ideologi yang mempengaruhi konflik AS di Timur Tengah adalah soal konstelasi komunisme vs kapitalisme, kebangkitan Islam, dan sentimen anti Barat. Sedangkan di era pasca Perang Dingin, ideologi yang mempengaruhi adalah isu clash of civilization. Lalu, pasca serangan 11 September 2001, peningkatan sentimen anti-Islam di AS.

Kita sama-sama berdoa, semoga krisis Iran di tahun 2020 ini segera berakhir dan berujung perdamaian yang hakiki di Timur Tengah. (M1)***

komentar

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.

%d blogger menyukai ini: