KDS Buka Jalan Kerja ke Jepang, Skema Nol Rupiah Disiapkan untuk Warga Kabupaten Bandung

KABUPATEN BANDUNG (METRUM) – Pemerintah Kabupaten Bandung memperluas akses kerja ke Jepang melalui program penempatan pekerja migran dengan skema nol rupiah dengan Japan Platform for Migrant Workers toward Responsible and Inclusive Society (JP-MIRAI) guna membuka akses penempatan tenaga kerja migran yang legal, aman, dan tanpa membebani calon pekerja, Rabu(3/6/2026). Program ini dirancang untuk membuka kesempatan kerja bagi warga tanpa terbebani biaya keberangkatan, sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mampu bersaing di pasar kerja internasional.

Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah dalam menekan angka pengangguran sekaligus menciptakan lapangan kerja di luar negeri yang aman, legal, dan memiliki penghasilan kompetitif.

“Kami ingin masyarakat Kabupaten Bandung memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja di luar negeri, khususnya Jepang. Karena itu kami siapkan skema nol rupiah agar persoalan biaya tidak lagi menjadi hambatan,” ujar Dadang Supriatna.

Menurutnya, skema tersebut memungkinkan calon pekerja migran mengikuti seluruh tahapan seleksi, pelatihan, hingga pemberangkatan tanpa harus mengeluarkan biaya di awal. Seluruh mekanisme akan dijalankan melalui kerja sama dengan lembaga resmi dan perusahaan yang telah memenuhi ketentuan pemerintah sehingga menjamin perlindungan bagi para peserta.

KDS menegaskan, Jepang dipilih sebagai salah satu negara tujuan karena memiliki kebutuhan tenaga kerja yang terus meningkat di berbagai sektor, seperti manufaktur, konstruksi, pertanian, perawatan lansia, hingga perhotelan. Selain menawarkan pendapatan yang relatif tinggi, negara tersebut juga memberikan pengalaman kerja dan peningkatan kompetensi yang dapat dimanfaatkan peserta ketika kembali ke Indonesia.

“Kami tidak hanya mengirim tenaga kerja. Yang kami bangun adalah SDM yang memiliki keterampilan, disiplin, etos kerja, dan pengalaman internasional sehingga ketika pulang bisa menjadi motor penggerak ekonomi di daerah,” katanya.

Program ini akan diawali dengan proses rekrutmen terbuka yang diprioritaskan bagi warga Kabupaten Bandung yang memenuhi persyaratan administrasi, kesehatan, kemampuan bahasa, dan kompetensi sesuai kebutuhan industri di Jepang. Pemerintah daerah juga akan memfasilitasi pelatihan bahasa Jepang, pembentukan karakter kerja, hingga peningkatan keterampilan teknis sebelum keberangkatan.

Selain memperluas peluang kerja, kebijakan tersebut diharapkan mampu mengurangi praktik penyaluran tenaga kerja secara nonprosedural yang selama ini masih terjadi. Seluruh proses penempatan akan dilakukan melalui jalur resmi dengan pendampingan pemerintah daerah agar hak dan perlindungan pekerja migran tetap terjamin.

“Kami ingin seluruh warga yang berangkat bekerja ke luar negeri benar-benar melalui prosedur yang legal, aman, dan terlindungi. Jangan sampai ada masyarakat yang menjadi korban praktik penyaluran ilegal,” tegas KDS.

Pemkab Bandung optimistis program penempatan kerja ke Jepang melalui skema nol rupiah dapat menjadi solusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat kualitas SDM Kabupaten Bandung yang mampu bersaing di tingkat global.(M1)***

komentar