KDS Petakan Tiga Titik Kritis Banjir Dayeuhkolot, Penanganan Dipercepat

KABUPATEN BANDUNG (METRUM) – Pemerintah Kabupaten Bandung mempercepat langkah penanganan banjir di Kecamatan Dayeuhkolot dengan menetapkan tiga titik prioritas sebagai fokus utama intervensi. Langkah tersebut diambil setelah Bupati Bandung Dadang Supriatna melakukan pemetaan terhadap kawasan yang selama ini menjadi langganan genangan saat debit Sungai Citarum meningkat.

Menurut Dadang Supriatna, penanganan banjir tidak lagi dilakukan secara parsial, tetapi melalui pendekatan terpadu yang menyasar titik-titik paling krusial agar dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Kita sudah memetakan titik-titik yang menjadi prioritas. Penanganannya harus terintegrasi sehingga persoalan banjir di Dayeuhkolot bisa diselesaikan secara bertahap namun berkelanjutan,” ujar Dadang Supriatna, saat meninjau sejumlah titik rawan banjir di Kecamatan Dayeuhkolot dan Baleendah, Jumat (12/6/2026). 

Tiga lokasi yang menjadi prioritas meliputi kawasan yang mengalami penyempitan aliran sungai, titik dengan kapasitas drainase yang tidak lagi memadai, serta wilayah yang memerlukan pembangunan infrastruktur pengendali banjir seperti kolam retensi dan normalisasi sungai.

KDS menjelaskan, setiap titik memiliki karakteristik persoalan yang berbeda sehingga penanganannya juga disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Karena itu, pemerintah daerah melibatkan berbagai instansi teknis agar solusi yang diterapkan benar-benar efektif.

Selain normalisasi sungai, Pemkab Bandung juga akan mempercepat pengerukan sedimentasi, pelebaran saluran air, perbaikan jaringan drainase, hingga pembangunan infrastruktur pendukung untuk meningkatkan kapasitas tampung air saat curah hujan tinggi.

“Banjir tidak cukup diatasi hanya dengan satu pekerjaan. Harus ada kombinasi normalisasi sungai, perbaikan drainase, pembangunan kolam retensi, dan pengendalian kawasan hulunya,” kata KDS.

Ia menegaskan, penyelesaian banjir di Dayeuhkolot membutuhkan kolaborasi lintas sektor karena sebagian kewenangan berada di pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, pemerintah provinsi, serta pemerintah daerah.

Oleh karena itu, Pemkab Bandung terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar setiap program dapat berjalan selaras dan saling mendukung. Menurutnya, sinergi menjadi kunci untuk mempercepat penyelesaian persoalan banjir yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Semua pihak harus bergerak bersama agar masyarakat segera merasakan manfaat dari berbagai program pengendalian banjir yang sedang dijalankan,” tegasnya.

Selain pembangunan fisik, pemerintah daerah juga akan meningkatkan pengawasan terhadap tata ruang, mengendalikan alih fungsi lahan di kawasan resapan, serta mengedukasi masyarakat agar menjaga kebersihan sungai dan saluran drainase.

Dengan pemetaan tiga titik prioritas tersebut, Pemkab Bandung berharap penanganan banjir di Dayeuhkolot dapat dilakukan secara lebih terarah, efektif, dan menjadi bagian dari strategi besar pengendalian banjir di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum. (M1)***

komentar