Antisipasi Lonjakan Penumpang, KAI Terapkan Pemesanan Tiket Lebaran H-45

KOTA BANDUNG (METRUM) – Menjelang masa Libur Lebaran 2026, PT Kereta Api Indonesia (Persero) mulai membuka penjualan tiket kereta api secara bertahap melalui skema pemesanan H-45. Dengan skema ini, masyarakat yang melakukan pemesanan mulai 25 Januari 2026 sudah dapat merencanakan perjalanan untuk keberangkatan sejak 11 Maret 2026.

Manager Humasda KAI Daop 2 Bandung, Kuswardojo, mengatakan kebijakan pemesanan H-45 merupakan bagian dari strategi KAI dalam mengantisipasi lonjakan penumpang agar dapat terkelola dengan lebih tertib dan terencana.

“Dengan sistem H-45, pelanggan memiliki waktu yang cukup untuk menyusun rencana perjalanan. Ini juga membantu KAI dalam mendistribusikan arus penumpang agar lebih merata selama masa Angkutan Lebaran,” jelas Kuswardojo.

Ia menjelaskan, penjualan tiket dilakukan secara bertahap menyesuaikan tanggal keberangkatan. Skema ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat sekaligus mencegah penumpukan pemesanan pada waktu tertentu.

Adapun jadwal pembukaan pemesanan tiket Lebaran 2026 dimulai pada 25 Januari 2026 untuk keberangkatan 11 Maret 2026 dan akan terus berlanjut setiap harinya hingga 15 Februari 2026 untuk keberangkatan 1 April 2026.

Secara rinci, pemesanan dibuka berurutan sesuai tanggal keberangkatan, mulai dari 11 Maret hingga 1 April 2026, dengan sistem satu hari pemesanan untuk satu tanggal keberangkatan.

KAI Daop 2 Bandung juga mengingatkan masyarakat agar merencanakan perjalanan sejak dini dan menyesuaikan tanggal keberangkatan yang diinginkan dengan jadwal pembukaan pemesanan tiket.

Selain itu, Kuswardojo mengimbau agar pembelian tiket hanya dilakukan melalui kanal resmi yang telah disediakan KAI. Kanal tersebut meliputi aplikasi Access by KAI, situs booking.kai.id, Contact Center KAI 121, mitra penjualan resmi, serta online travel agent yang telah bekerja sama dengan KAI.

“Kami mengajak masyarakat untuk selalu membeli tiket melalui kanal resmi agar terhindar dari risiko penipuan maupun biaya tambahan yang tidak semestinya,” pungkas Kuswardojo. (M1)***

komentar