Bupati Bandung Desak Percepatan Dana Bagi Hasil, Daerah Penghasil Panas Bumi Jangan Hanya Jadi Penonton

KABUPATEN BANDUNG (METRUM) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung mendorong pemerintah pusat memperkuat skema Dana Bagi Hasil (DBH) panas bumi sekaligus mempercepat penyaluran hak keuangan daerah. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kapasitas fiskal daerah di tengah menurunnya Transfer ke Daerah (TKD) serta meningkatnya kebutuhan pembiayaan pelayanan publik.

Usulan itu disampaikan Bupati Bandung Dadang Supriatna saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri, APKASI, APEKSI, dan sejumlah perwakilan pemerintah daerah di Jakarta, Kamis (30/7/2026).

Dalam paparannya, Dadang Supriatna mengungkapkan Kabupaten Bandung saat ini menghadapi tekanan fiskal setelah nilai Transfer ke Daerah (TKD) turun dari sekitar Rp3,6 triliun menjadi Rp2,4 triliun. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap kemampuan APBD Kabupaten Bandung yang kini berada di kisaran Rp6,2 triliun, padahal daerah dengan jumlah penduduk hampir 3,9 juta jiwa dan wilayah seluas 174 ribu hektare membutuhkan anggaran besar untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat.

“Setelah Transfer ke Daerah berkurang hampir Rp1 triliun, APBD Kabupaten Bandung saat ini berada di angka sekitar Rp6,2 triliun. Karena itu kami terus melakukan berbagai inovasi, salah satunya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan mengusulkan penguatan Dana Bagi Hasil panas bumi. Kabupaten Bandung memiliki potensi panas bumi sekitar 2.691 megawatt, dengan kapasitas terpasang yang sudah mencapai 991 megawatt,” ujar Dadang Supriatna.

Bupati yang juga menjabat Ketua Harian Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) itu menilai masih adanya keterlambatan penyaluran Dana Bagi Hasil menjadi salah satu persoalan yang mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah. Kondisi tersebut dinilai semakin berat di tengah meningkatnya kebutuhan anggaran, termasuk pembiayaan gaji dan tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Kami berharap pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap penyaluran DBH yang masih kurang agar tidak terjadi keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemerintah daerah, termasuk pembayaran tunjangan kinerja ASN. Di sisi lain, daerah penghasil panas bumi seperti Pacet, Kertasari, Pangalengan, dan sekitarnya juga membutuhkan dukungan pembangunan infrastruktur agar manfaat pengembangan energi panas bumi dapat dirasakan masyarakat,” kata KDS.

Menurutnya, daerah penghasil energi panas bumi seharusnya memperoleh manfaat yang lebih proporsional dari potensi energi yang dimiliki. Karena itu, Pemkab Bandung meminta pemerintah pusat mempercepat penyaluran DBH sekaligus menyempurnakan formula pembagian hasil panas bumi agar lebih berpihak kepada daerah penghasil.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengapresiasi peran APKASI yang dinilai aktif menyampaikan berbagai aspirasi pemerintah daerah, mulai dari penguatan Dana Bagi Hasil, penataan remunerasi kepala daerah, hingga optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Jangan sampai muncul stigma bahwa di tempat ini kita hanya menerima dan menonton investasi, tetapi kemudian tidak mendapatkan manfaat yang proporsional dari investasi tersebut,” tegas Rifqinizamy.

Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah harus terus diperkuat agar keberlanjutan fiskal daerah tetap terjaga. Dengan kapasitas fiskal yang sehat, pemerintah daerah diharapkan mampu memenuhi kebutuhan belanja aparatur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjaga keberlanjutan pembangunan di berbagai sektor.

Forum RDP dan RDPU Komisi II DPR RI tersebut menjadi wadah strategis untuk menghimpun berbagai masukan dari pemerintah daerah sebagai bahan penyusunan kebijakan nasional yang lebih berpihak pada penguatan fiskal daerah dan pemerataan hasil pembangunan. (M1)***

komentar