ISKI Harus Jadi Solusi Kemandekan Komunikasi

WAKIL Gubernur Jawa Barat H. Uu Ruzhanul Ulum, S.E., berharap kehadiran Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) Jabar mampu menjembatani dan menjadi perantara komunikasi antara Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar dan masyarakat. Uu meminta Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) Jabar harus menjadi solusi kemandekan dan sumbatan komunikasi yang selama ini masih terjadi.

“Harapan kami ISKI Jabar sebagai insan komunikasi mampu membangun komunikasi dan menjadi perantara komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat,” kata Uu dalam sambutan saat menghadiri pelantikan pengurus ISKI Jabar periode 2019-2022 di Hotel Prime Park, Kota Bandung, Senin (14/10/2019).

Menurut Uu, komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat kerap terbentur keterbatasan waktu, biaya, hingga SDM yang bisa menyerap aspirasi masyarakat. “Dalam situasi demikian, saya berharap ISKI dapat menjadi wasilah atau mampu menjadi perantara antara pemerintah dengan masyarakat. Jadi insan-insan komunikasi kami harap memperpanjang mulut, telinga dan mata Pemprov Jabar,” ungkapnya.

UU mengatakan bahwa pengurus ISKI yang berlatarbelakang akademisi, praktisi, jurnalis, maupun humas, dapat membantu menyampaikan program dan kebijakan Pemdaprov Jabar dengan efektif dan efisien, baik dilakukan secara langsung ataupun via media massa ataupun media sosial. Dan, apa yang disampaikan harus utuh, sempurna, tidak sepotong-sepotong karena dikhawatirkan bisa menjadi fitnah.

Selain itu, Uu juga mengajak ISKI Jabar berkolaborasi dan menjalankan sejumlah program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Misi kita Jabar juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi. Kita mengajak semua kalangan dalam lingkup pentahelix ABCGM (akademisi, bisnis, government, community, media) untuk membangun Jabar, ISKI Jabar salah satunya,” ucapnya.

Uu menambahkan, bahwa kepemimpinan bukan lagi top down, tapi bottom up. Jadi apa yang menjadi keinginan masyarakat sebagai prioritas untuk dirumuskan, kemudian baru diputuskan. Oleh karena itu, ISKI Jabar dapat menjadi fasilitator antara masyarakat dan pemerintah.

Pada pelantikan Pengurus ISKI Jabar Periode 2019-2022 yang dilakukan Ketua ISKI Pusat Dr Dadang Rahmat Hidayat, M.Si itu, hadir pula Ketua ISKI Jabar Prof Atie Rachmiatie, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jabar Dr Dedeh Fardiah, Kepala Dinas Kominfo Jawa Barat Setiaji, seluruh Dewan Penasehat ISKI Jabar, yakni Istri Gubernur Jawa Barat Atalia Praratya Kamil; Direktur Bisnis Pikiran Rakyat Januar P. Ruswita; Ketua Stikom Bandung Dedy Djamaludin Malik, dan Direktur Utama PT Ayo Media Network Hilman Hidayat.

Selain Ketua Umum yang dijabat Prof Atie Rachmiatie, tercatat beberapa nama dalam susunan pengurus inti diantaranya, Erwin Kustiman dan Septiawan Santana (masing-masing sebagai Wakil Ketua 1 dan 2); Ahmad Nada (Sekretaris Jenderal); Ira Lusiawati (Bendahara); dan 7 orang Ketua Bidang, yaitu Hadi Purnama, Ani Yuningsih, Mahi M. Hikmat, Prof Deni Dermawan, Zikri F. Nurhadi, Amalia Djuwita, dan Slamet Parsono.

Dalam sambutan pelantikan, Dadang Rahmat Hidayat mengatakan pelantikan ISKI Jabar ini menjadi pelantikan pertama di masa kepemimpinannya. Menurut Dadang, ISKI merupakan wadah para insan komunikasi baik praktisi maupun akademisi untuk bergerak bersama memberikan kontribusi positif bagi kemajuan bangsa.

“ISKI harus ikut berperan memberikan bantuan literasi di masyarakat. Kalau kita gagal komunikasi bisa gagal paham, dan ini menjadi cikal-akal gagal sosial. Komunikasi menjadi inti dari problematikan sosial yang kita hadapi hari-hari ini,” ujar Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) Universitas Padjadjaran ini.

Dadang yang juga menyampaikan bahwa ISKI bisa memberi sumbangsih pemikiran dan aktivitas mulai dari hal kecil tapi strategis. “Semoga momentum pelantikan ini membawa keberkahan bagi kita semua. ISKI dapat berdiri di depan bersama organisasi profesi lainnya dalam ikut memberikan kemajuan dan kemanfaatan bagi masyarakat,” kata Dadang.

Sementara itu, Ketua ISKI periode 2019-2022 Atie Rachmiatie mengatakan, pihaknya siap berkolaborasi dengan Pemprov Jabar. Menurut dia, anggota ISKI Jabar tersebar di 27 kabupaten/kota.

“Keanggotaan ISKI Jabar tersebar dalam berbagai profesi seperti akademisi, dosen, peneliti, kehumasan, jurnalis, dan wirausaha komunikasi mereka kini sudah tersebar di 27 kabupaten/kota di Jabar. Anggota ISKI Jabar sangat potensial mewarnai komunikasi dan informasi yang lebih berkualitas dengan berbagai pihak,” ungkapnya.

Seminar Literasi Keuangan

Dalam acara Seminar ”Li­te­rasi Keuangan Dalam Menghadapi Financial Technology di Era Industri 4.0” kerja sa­ma Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) Jawa Barat dengan Perum Peruri, terungkap bahwa kontribusi financial tech­nology (fintech) terhadap perekonomian secara umum dan khususnya terhadap penyediaan akses ke­u­angan masyarakat di Indonesia terus me­ning­kat. Namun, di sisi lain risiko akan pe­nyalahgunaan data pribadi serta masih rendahnya literasi digital masyarakat masih menjadi persoalan utama.

Hadir sebagai narasumber Head of Corporate Secretary and Strategic Planning Perum Peruri Dr Eddy Kurnia, MSi; Deputi Direktur Bank Indonesia Provinsi Jabar Gentur Wibisono; dan Ketua Pusat Studi Inovasi Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Padjadjaran Dr rer pol Hamzah, SE, MBIT, Ak.

Eddy Kurnia mengatakan, berdasarkan la­poran Fintech Indonesia Report 2018 oleh Fintechnews Singapore, diidentifikasi 167 per­usahaan fintech yang beroperasi di Indo­nesia. Dari sejumlah tersebut, ekosistem fintech di Indonesia didominasi di sektor pay­ment dengan 38% kemudian lending 31%. ”Fintech payment terus mendominasi se­iring meningkatnya tren e-commerce. Sementara itu, fintech lending memegang pe­ranan penting untuk mendorong finansial inklusi kepada populasi unbankable,” kata­nya.

Hanya di dalam perkem­bangan muncul sejumlah persoalan terkait fintech, di anta­ra­nya menjamurnya fintech ilegal, bunga pinjaman yang sangat tinggi dan memberat­kan konsumen, penyebaran data pribadi pe­minjam, hingga cara penagihan yang me­langgar aturan.

Sementara itu, Ketua Pusat Studi Inovasi Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Padjadjaran Hamzah mengatakan, masih ba­nyaknya kasus penyalahgunaan data pri­badi yang melibatkan fintech tidak terlepas dari pengaruh struktur masyarakat Indonesia.

Masyarakat Indonesia masih lebih meng­utamakan pada kenyamanan menggunakan layanan yang disediakan, sedangkan kerahasiaan data pribadi acap terlupakan. Kondisi itu berbeda dengan masyarakat Ero­pa yang cukup ketat dalam hal tersebut.

”Ada pengaruh privacy minded di sini. Na­mun, ­pemerintah pun telah memahami kondisi yang terjadi ketika persoalan perlindungan data pribadi telah menjadi isu ­sentral sejak beberapa waktu terakhir. Salah satunya ditandai terus didorong keluarnya UU mengenai data priba­di ini,” katanya.

Lebih jauh, Deputi Direktur Bank Indonesia Provinsi Jabar Gentur Wibisono mengungkapkan, respons pemerintah di berbagai negara terhadap perkembangan ekonomi digital, termasuk fintech, dinilai kerap tertinggal. Hal tersebut karena cepatnya perkembangan serta perubahan yang terjadi.

Hanya secara umum pemerintah di sejumlah negara seperti Australia, Ti­ongkok, Amerika Serikat, dan Uni Emirat Arab mengeluarkan kebijakan yang mendorong pemahaman dari masyarakatnya mengenai ekonomi digital.

”Jaga data pribadi di media online, bijaklah menggunakan media sosial, hindari ma­salah kecurangan digital (phising, skim­ming, card trapping, malware, dll). Kemudian, install solusi keamanan digital seperti antivirus serta kelola jejak digital (menyimpan akun yang dimiliki dan rutin memeriksa keamanan aksesnya),” ujarnya.

Di sisi lain, Gentur pun mendorong ahli ko­munikasi membuat model komunikasi yang efektif untuk meningkatkan literasi di­gital masyarakat Indonesia yang masih rendah. (M1)***

komentar