Wali Kota Bandung Instruksikan PT BII dan PDAM Tirtawening Percepat Perapian Bekas Galian

KOTA BANDUNG (METRUM) – Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, menginstruksikan badan usaha milik daerah (BUMD) untuk segera menata kembali bekas galian utilitas di sejumlah titik di Kota Bandung. Langkah ini dilakukan guna menjamin kenyamanan serta keselamatan masyarakat pengguna jalan.

Pemerintah Kota Bandung meminta dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yakni PT Bandung Infra Investama dan PDAM Tirtawening Kota Bandung, untuk segera merapikan seluruh bekas galian proyek infrastruktur yang telah selesai dikerjakan.

Instruksi tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan. Ia meminta agar percepatan perapian dilakukan pada titik-titik pekerjaan yang masih belum tertata dengan baik, termasuk galian yang berkaitan dengan jaringan air maupun utilitas lainnya.

Saat ini, PT Bandung Infra Investama telah menyelesaikan pembangunan jaringan utilitas IPT di 13 ruas jalan pada 5 Maret 2026. Meski proyek telah rampung, perusahaan tetap melakukan pengawasan terhadap hasil pekerjaan, terutama terkait perapian dan kebersihan di sekitar lokasi proyek.

Farhan menegaskan bahwa setiap pembangunan di ruang publik harus tetap memperhatikan kenyamanan masyarakat. Karena itu, penataan kembali area bekas galian menjadi langkah penting agar tidak menimbulkan gangguan berkepanjangan bagi warga.

“Pemkot Bandung pada prinsipnya mendukung pembangunan infrastruktur. Namun setelah pekerjaan selesai, kondisi jalan harus segera dirapikan kembali sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman,” kata Farhan, Minggu (8/3/2026).

Ia juga mengingatkan bahwa BUMD sebagai bagian dari pemerintah daerah harus mampu menjadi contoh dalam menjalankan pekerjaan infrastruktur secara tertib dan profesional, sekaligus memperhatikan dampak yang dirasakan masyarakat.

“BUMD kita harus menjadi teladan. Setiap pekerjaan yang dilakukan harus diselesaikan dengan baik, termasuk memastikan bekas galian dirapikan dan dikembalikan ke kondisi yang layak,” ujarnya.

Selain itu, Farhan menekankan pentingnya koordinasi antarinstansi agar pelaksanaan pembangunan tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.

“Koordinasi itu penting supaya tidak menimbulkan masalah di lapangan. Dengan perencanaan dan pengawasan yang baik, semuanya juga akan jadi baik, warga pun jadi nyaman,” pungkasnya. (M1)***

komentar