Razia Malam Dinsos Bandung Jaring 70 PPKS, 77 Persen Ternyata Bukan Warga Kota Bandung

KOTA BANDUNG (METRUM) – Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandung bersama sejumlah perangkat daerah melakukan penjangkauan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam operasi yang berlangsung sejak Jumat 14 Agustus 2026 pukul 22.00 WIB hingga Sabtu, 15 Agustus 2026 pukul 03.00 WIB.

Dinsos Kota Bandung memperluas penjangkauan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) hingga ke ruas-ruas jalan kecil. Hasilnya, sebanyak 70 PPKS berhasil dijangkau dalam operasi yang digelar hingga dini hari.

Kepala Dinsos Kota Bandung Yorisa Sativa mengatakan, penjangkauan dilakukan dalam dua tahap, yakni pukul 22.00 WIB hingga 02.00 WIB dan dilanjutkan pada pukul 03.00 WIB sampai 06.00 WIB.

Yang membedakan penjangkauan kali ini, petugas tidak hanya menyisir jalan-jalan utama, tetapi juga masuk ke ruas jalan yang lebih kecil untuk menemukan PPKS yang selama ini luput dari jangkauan.

“Untuk kali ini ada hal yang lain, yaitu bukan hanya jalan-jalan besar saja tetapi kita juga menyisir juga jalan-jalan yang lebih kecil ukurannya,” kata Yorisa, Sabtu (15/8/2026).

Operasi tersebut melibatkan lebih dari 70 personel lintas perangkat daerah. Mereka berasal dari Dinsos, Satpol PP, Disdamkarmatan, DSDABM, DPKP, DP3A, hingga unsur pilar sosial seperti pekerja sosial masyarakat dan Unit Sosial Response (USR).

Namun, ada fakta menarik dari hasil penjangkauan. Berdasarkan identifikasi biometrik, mayoritas PPKS yang ditemukan ternyata bukan warga Kota Bandung.

Dari 70 orang yang dijangkau, sebanyak 54 orang atau sekitar 77 persen tercatat sebagai warga luar Kota Bandung. Sementara warga Kota Bandung hanya 16 orang atau sekitar 23 persen.

“Kurang lebih hanya 23 persen warga Kota Bandung,” ujar Yorisa.

Gelandangan Mendominasi

Dari sisi kategori, gelandangan menjadi kelompok PPKS yang paling banyak dijangkau, yakni 44 orang. Disusul tuna susila sebanyak tujuh orang, pengemis empat orang, lansia terlantar empat orang, pemulung tiga orang, kelompok minoritas tiga orang dan satu penyandang disabilitas.

Berdasarkan usia, terdapat tiga anak-anak dan 67 orang dewasa. Sementara dari sisi gender, mayoritas PPKS yang dijangkau merupakan laki-laki, sedangkan perempuan berjumlah sekitar 20 orang.

Para PPKS tidak langsung dipulangkan. Dinsos terlebih dahulu melakukan pendataan dan asesmen untuk menentukan bentuk penanganan yang sesuai.

“Hal yang utama, kita lakukan pendataan awal, kemudian diasesmen. Hasil asesmen itu nanti kita tentukan mana yang rentan, mana yang penanganannya harus lebih lanjut dan mana yang sudah dilakukan tindakan rujukan langsung ke tingkat provinsi,” jelasnya.

Untuk sementara, seluruh PPKS ditempatkan di rumah singgah milik Dinsos Kota Bandung. Mereka mendapatkan pembinaan mental dan fisik sembari menunggu proses penanganan berikutnya.

Dinsos akan melakukan pemantauan selama tujuh hari. Setelah itu, pemerintah berkoordinasi dengan daerah asal masing-masing untuk proses pemulangan sekaligus memastikan penanganan dapat berlanjut di daerah asal.

Bandung Jadi Magnet Ekonomi

Yorisa mengakui keberadaan PPKS di jalanan masih menjadi persoalan yang harus ditangani bersama. Menurutnya, daya tarik ekonomi Kota Bandung membuat warga dari berbagai daerah datang untuk mencari penghasilan, termasuk dengan beraktivitas di ruang publik.

Karena itu, ia meminta masyarakat mengubah pola pemberian bantuan. Warga diminta tidak lagi memberikan uang secara langsung kepada PPKS di jalan.

“Berhentilah memberikan sesuatu kepada mereka. Lebih baik bantuan diserahkan kepada lembaga sosial atau mustahik yang lebih berhak,” tegasnya.

Menurut Yorisa, temuan 77 persen PPKS yang bukan warga Kota Bandung menjadi gambaran bahwa persoalan tersebut tidak sepenuhnya berasal dari kondisi sosial di Kota Bandung.

Karena itu, kepedulian masyarakat tetap diperlukan, tetapi harus disalurkan melalui jalur yang tepat agar bantuan benar-benar diterima mereka yang membutuhkan.

Ia berharap masyarakat ikut menjaga ketertiban, kenyamanan, keamanan dan keindahan Kota Bandung dengan menyalurkan bantuan melalui lembaga sosial atau penerima yang benar-benar membutuhkan.

“Kalau bisa berikanlah bantuan kepada lembaga atau mustahik, fakir yang betul-betul warga masyarakat tahu sehingga tidak memberikan di jalan,” tuturnya. (M1)***

komentar