Kota Bandung Disiapkan Jadi Percontohan Nasional Pengelolaan Sampah Berbasis Kampus

KOTA BANDUNG (METRUM) – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, menyatakan komitmennya untuk mendukung Pemerintah Kota Bandung dalam mengatasi persoalan sampah. Salah satu langkah yang diwacanakan adalah melibatkan mahasiswa melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) untuk turut berperan dalam penanganan sampah di masyarakat.

Pemerintah pusat menyiapkan Kota Bandung sebagai salah satu daerah percontohan pengelolaan sampah berbasis kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah.

Hal tersebut disampaikan Brian saat berkunjung ke Balai Kota Bandung, Rabu (25/2/2026). Ia menilai Bandung memiliki kekuatan besar berupa jejaring perguruan tinggi ternama dan jumlah mahasiswa yang melimpah.

Menurutnya, kampus akan dilibatkan dalam pemetaan kebutuhan infrastruktur pengelolaan sampah, mulai dari komposting, maggotisasi, biodigester, hingga Refuse Derived Fuel (RDF) beserta rantai pasoknya. Selain itu, perguruan tinggi juga akan berperan dalam kajian model bisnis, edukasi publik, serta penerjunan mahasiswa melalui program KKN tematik.

Setelah pemetaan dilakukan, hasilnya akan diajukan ke pemerintah pusat untuk mendapatkan dukungan pendanaan sehingga tidak membebani APBD Kota Bandung.

Brian menilai pendekatan kolaboratif ini jauh lebih efisien dibandingkan pembangunan fasilitas waste to energy berskala besar yang membutuhkan investasi hingga Rp2–3 triliun per unit. Ia optimistis, jika skema ini berhasil diterapkan di Bandung, model serupa dapat direplikasi di kota-kota lain di Indonesia pada tahun mendatang.

Program tersebut direncanakan melibatkan berbagai unsur, mulai dari kampus, pemerintah pusat, Pemkot Bandung, hingga TNI dan Polri dalam aspek pengawasan, khususnya di sektor horeka (hotel, restoran, kafe) dan pasar. Mekanisme penegakan hukum juga akan diterapkan, disertai pemberian insentif bagi pelaku usaha yang taat aturan.

Sebelumnya, pemerintah pusat menetapkan lima daerah sebagai pilot project pengelolaan sampah berbasis kolaborasi, yakni Bandung, Bogor, Tangerang, Purwokerto, dan Yogyakarta.

Sementara itu, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, memaparkan kondisi terkini persampahan di Kota Bandung. Ia menyebut timbulan sampah mencapai 1.507,85 ton per hari, dengan sekitar 60 persen berasal dari rumah tangga dan didominasi sisa makanan serta daun.

Namun, berdasarkan evaluasi Kementerian Lingkungan Hidup, sampah yang benar-benar terkelola melalui pemilahan dan pengolahan baru sekitar 21,63 persen. Selebihnya masih berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA) atau tercecer di lingkungan.

Farhan menegaskan perlunya perubahan pola pikir masyarakat. Ia menilai anggapan bahwa sampah akan “hilang” setelah dibayar retribusinya adalah keliru. Menurutnya, sampah bukan untuk dihilangkan, melainkan harus dikelola dengan benar.

Ia juga menyoroti praktik pembuangan sampah liar di sejumlah titik perbatasan kota dan dugaan keterlibatan oknum dalam rantai pengangkutan tidak resmi.

Sebagai solusi dari hulu, Pemkot Bandung meluncurkan program Gaslah (Petugas Pemilah dan Pengolah Sampah). Sebanyak 1.597 petugas telah direkrut, masing-masing satu orang per RW, untuk melakukan edukasi langsung ke rumah warga sekaligus mengangkut sampah organik. Setiap petugas ditargetkan mengumpulkan minimal 25 kilogram sampah organik per hari.

Program ini didukung anggaran sekitar Rp24 miliar per tahun dan dipantau melalui dashboard digital real-time yang juga menjadi indikator kinerja camat dan lurah.

Selain itu, Pemkot mengintegrasikan program Kang Pisman, Buruan Sae, dan Dapur Sehat Atasi Stunting dalam satu ekosistem sirkular. Sampah organik diolah menjadi kompos atau maggot, dimanfaatkan untuk urban farming, hasil panennya digunakan untuk kebutuhan dapur warga, dan sisa dapur kembali dikelola.

Farhan menekankan, kunci utama keberhasilan pengelolaan sampah adalah menurunkan produksi sampah per kapita. Saat ini, rata-rata warga Bandung menghasilkan 0,58 kilogram sampah per hari, dan ditargetkan turun menjadi di bawah 0,4 kilogram.

Ia menegaskan, tanpa rekayasa sosial dan penegakan aturan yang konsisten, persoalan sampah tidak akan terselesaikan meski didukung teknologi canggih sekalipun. (M1)***

komentar